GARUT – Sejumlah wilayah pertanian di Kabupaten Garut mulai melaporkan dampak kekeringan dalam sepekan terakhir. Pemerintah daerah pun menyiapkan langkah penanganan untuk menekan risiko gagal panen dan gangguan pasokan pangan.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Mitigasi Kekeringan Sektor Pertanian yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (6/7/2026).
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengatakan rapat tersebut dilaksanakan setelah pemerintah menerima laporan dari Dinas Pertanian mengenai munculnya kekeringan di beberapa lokasi.
Baca Juga:Laporan Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Anak Belum Tuntas, Ibu di Garut Minta Kepastian HukumPNM Garut Perluas Program Pemberdayaan melalui Beasiswa Anak Nasabah
“Jadi hari ini kita bertemu semata-mata terkait dengan laporan dari Dinas Pertanian, ada beberapa mulai kejadian kekeringan. Ini sebagaimana yang saya sampaikan di beberapa kesempatan, kita harus responsif, bahkan kita harus proaktif. Jangan nunggu kejadian terjadi baru kita ambil tindakan,” ucap Bupati Garut.
Menurut Syakur, pemerintah tidak boleh menunggu kerusakan tanaman meluas sebelum melakukan penanganan. Langkah pencegahan diperlukan agar dampak terhadap petani dan produksi pangan dapat diminimalkan.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung sejak Mei. Namun, hujan yang masih turun di sejumlah wilayah menyebabkan pola musim tidak berlangsung secara seragam.
Meski kondisi cuaca berubah-ubah, laporan kekeringan yang mulai masuk harus segera ditindaklanjuti melalui pengecekan lapangan dan pemetaan kebutuhan.
“Tapi kemudian minggu ini mulai dalam beberapa lokasi sudah ada laporan (kekeringan) jadi menurut saya harus disikapi dengan cepat dan segera jangan sampai terlambat karena menyangkut banyak hal,” lanjutnya.
Syakur mengingatkan kekeringan pada lahan pertanian tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani. Apabila tidak ditangani, gagal panen juga dapat memengaruhi ketersediaan pangan dan memicu persoalan sosial.
“Kita khawatir terjadi masalah sosial, kemana-mana jadinya. Sosial, kelaparan, lain-lain. Sehingga begitu besar dampak yang terjadi, maka kita harus segera memitigasi dan melakukan tindakan-tindakan konkret di lapangan,” ucap Syakur.
Baca Juga:Polres Garut Garut Kembali Bongkar Dugaan Peredaran Sabu, Tiga Orang DitangkapFront Mahasiswa Garut Desak Audit Menyeluruh Proyek BPBD, Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran
Pemerintah daerah akan memprioritaskan upaya yang dapat menjaga pasokan air bagi tanaman dan mempertahankan produktivitas lahan. Penanganan juga akan disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah terdampak.