GARUT – Front Mahasiswa Garut mendesak dilakukannya audit investigatif secara menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut. Desakan tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai dugaan persoalan dalam tata kelola proyek yang dinilai perlu ditelusuri oleh aparat berwenang.
Ketua Front Mahasiswa Garut, Irfan Bukhori Muslim, mengatakan anggaran kebencanaan merupakan amanah negara yang harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Anggaran kebencanaan adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap proses pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan,” kata Irfan.
Baca Juga:Krisis Air Bersih Landa Bojonggambir, Warga Berharap Dibangunkan Sumur BorRumah Panggung di Banjarwangi Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp100 Juta
Ia menuturkan, berkembang berbagai informasi di tengah masyarakat yang memunculkan dugaan adanya praktik jual beli proyek di lingkungan BPBD Kabupaten Garut. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, kondisi itu dapat mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain itu, Front Mahasiswa Garut juga menyoroti proses tender proyek yang diduga tidak berjalan secara independen. Dugaan adanya pengondisian pemenang tender, kata Irfan, perlu dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses pengadaan pemerintah.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak boleh hanya menjadi formalitas. Seluruh proses harus berlangsung secara terbuka, adil, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan,” katanya.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti kualitas sejumlah proyek yang telah dibangun. Menurut Irfan, kondisi fisik beberapa pekerjaan yang dipersoalkan masyarakat perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis serta standar mutu yang telah ditetapkan.
Ia juga mengingatkan agar setiap pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata, melainkan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Front Mahasiswa Garut turut meminta agar aspek legalitas setiap pembangunan menjadi bagian dari pemeriksaan. Irfan mempertanyakan apakah seluruh bangunan yang dikerjakan telah memenuhi ketentuan administrasi dan teknis, termasuk memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta telah atau sedang menempuh proses memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai ketentuan yang berlaku.