BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pemekaran kabupaten/kota yang saat ini sedang diajukan ke pemerintah pusat, otomatis desa-desa pun akan terbagi. Menurutnya, pentingnya pemekaran desa guna mempercepat pelayanan publik.
Kendati begitu, dengan pemekaran desa tersebut, visi-misi Jabar Juara Lahir Batin dapat diwujudkan jika desa/kelurahan di kabupaten/kota bergerak maju.
Salah satu indikatornya, kata dia, infrastruktur memadai desa yang dapat menstimulus pergerakan ekonomi. Pemda Provinsi Jawa Barat telah lama memiliki program Jamu (Jalan Mulus) yang telah dicanangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Baca Juga:Jadi Dirut PT Persis Solo, Jokowi ke Kaesang: Lanjuuut…Peternak Sapi Perah di Cigedug Harapkan Bantuan Pemkab Garut
“Indikator kedua adalah kita harus akses keterhubungan antardesa,” ungkap Setiawan di Kota Bandung, Rabu (7/4).
Menurutnya, banyak sekali daerah terhalangi sungai atau ngarai yang menghambat laju pergerakan manusia. Untuk Jabar Juara Lahir Batin, perdesaan harus mulai menghasilkan inovasi dengan menggenjot SDM melalui pelatihan dan keilmuan.
“Karena kalau kita cuman hanya sekadar membangun saja tanpa dikelola dengan baik itu pun akan jadi masalah,” katanya.
Dalam perkembangannya, inovasi harus selaras dengan kemampuan menguasai dunia digital. Sehingga hasil produk desa ini bisa langsung dipasarkan oleh petani atau produsen ke pembeli melalui gawai.
“Dengan cara seperti itu otomatis bahwa desa ini akan langsung dipertemukan dengan para pembeli,” papar Setiawan.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman mengatakan, pemekaran penting dilakukan sebagai salah satu solusi memeratakan pembangunan.
“Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang punya 7.000 desa, kita hanya 5.312 desa. Jadi perbedaan fiskalnya juga Rp1-2 triliun,” paparnya.
Baca Juga:Kuliah Secara Tatap Muka di Uniga Digelar SeptemberKang Emil Ingin Jabar Jadi Rumah Semua Umat Beragama
Benny mengapresiasi Pemda Provinsi Jawa Barat yang cepat tanggap dalam merespons pemekaran daerah. Ini perlu diteruskan dengan data desa yang presisi, di mana peta spasial dan numerik dipadukan.
“Karena dengan berbasis data yang akurat maka batas desa juga nanti nggak akan ada konflik. Jadi harus batas itu dulu datanya presisi dulu,” kata Bedi. (win/Jabar Ekspres)