GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut kembali memantapkan Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, sebagai calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen. Langkah tersebut diambil setelah sejumlah alternatif lahan di wilayah lain menghadapi kendala status dan proses pengadaan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, mengatakan Garut termasuk daerah rintisan program Sekolah Rakyat yang harus segera memiliki fasilitas pendidikan permanen.
Saat ini, sebanyak 32 siswa Sekolah Rakyat asal Kabupaten Garut masih mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan bergabung di Kabupaten Sumedang karena fasilitas di Garut belum tersedia.
Baca Juga:Benih Stroberi Barudua Mulai Menurun Kualitasnya, Distan Garut Dorong Pembaruan Teknologi PerbenihanLimbah Kulit Terbakar di Copong Picu Asap Pekat, Warga Mengeluh dan APKI Siap Lakukan Pembersihan
“Kita sudah punya sekolah, tetapi kemudian karena kemarin kita belum memiliki ruangan, akhirnya kan diintegrasikan ke Sumedang sebanyak 32 orang yang masuk ke Sumedang,” ujar Nurdin.
Menurutnya, Pemkab Garut juga telah mengikuti pembahasan bersama Kementerian Sosial dan sejumlah instansi terkait di Jakarta mengenai tindak lanjut program Sekolah Rakyat di masing-masing daerah.
Kebutuhan lahan disebut semakin besar setelah rencana kapasitas Sekolah Rakyat mengalami perubahan, dari sebelumnya sekitar 1.000 siswa menjadi 2.000 siswa.
“Sehingga dimungkinkan untuk harus ada lokasi yang representatif,” katanya.
Sejumlah Lokasi Sempat Dijajaki
Pemkab Garut sebelumnya telah mencari sejumlah alternatif lahan, termasuk di Kecamatan Cikelet dan Pakenjeng.
Namun, proses penyediaan tanah di beberapa lokasi dinilai membutuhkan waktu cukup panjang. Salah satunya apabila menggunakan tanah kas desa yang memerlukan tahapan perizinan.
“Yang pertama lahan tanah kas desa kan izinnya prosesnya agak lama, sementara pembangunan kan di 2027 itu paling akhir kan di Oktober,” jelas Nurdin.
Baca Juga:PNM Dorong Perempuan Pelaku Usaha Ultra Mikro Naik Kelas Lewat PKU Akbar 2026 di SumedangJabar Terbaik Kawal Program 3 Juta Rumah, Dapat Tambahan 300 Unit Bantuan Bedah Rumah
Pemkab juga sempat berupaya memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) setelah mendapatkan arahan dari Kementerian Keuangan.
Salah satu lahan yang sempat dibidik berada di Kecamatan Cikelet dan direncanakan untuk kepentingan TNI. Namun setelah dilakukan pembahasan, lahan tersebut diketahui tetap akan digunakan.
“Nah kita coba di sana kan kita melihat ada tanah untuk TNI yang di Cikelet, kita minta pas Zoom dengan TNI difasilitasi oleh Pak Kemenkeu dan Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, ternyata itu juga akan dipakai sehingga kita lost,” ucapnya.