KUBU RAYA,– Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) PLN kepada 5.487 rumah tangga kurang mampu di Kalimantan Barat tahun ini. Bantuan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat.
Bantuan sambungan listrik tersebut menyasar masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tinggal di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) dan/atau layak berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat setingkat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, untuk Kabupaten Kubu Raya, masyarakat yang mendapat manfaat dari program ini sebanyak 1.134 rumah tangga pada tahun ini.
Baca Juga:Pemda Tidak Usah Pusing Menggaji Guru PPPK Anggaran Sebesar Rp14 Triliun Siap Dikucurkan dari DAUBegini Respon Anies Baswedan Usai Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Tabloid
“Berkat support dan semangat dari pemerintah, PLN dan segenap seluruh kepala desa di setiap daerah dan tim di lapangan yang sudah bekerja dapat mendorong kemajuan di Kalimantan Barat,” ujar Maman dalam peresmian Program BPBL di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyampaikan, program ini merupakan terobosan besar dari Komisi VII DPR RI yang mau melihat masalah sampai ke lapangan.
“Selain program BPBL, Kementerian ESDM juga mempercepat penyediaan listrik di wilayah yang belum ada jaringan listriknya,” tambah Dadan.
Hingga semester II 2022, rasio elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga Indonesia mencapai 99,56 persen. Dari data tersebut, Dadan menyebut masih ada sekitar 347.141 rumah tangga yang belum berlistrik dan sebagian besar tersebar di daerah 3T.
Sementara, Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 80.000 rumah tangga yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia mendapatkan program BPBL dari APBN. Masyarakat penerima program BPBL akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN, dan token listrik pertama.
Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Srimulyanti, mengatakan PLN mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk melaksanakan program BPBL tahun anggaran 2022. Dalam pelaksanaannya, PLN telah berkoordinasi dengan berbagai pihak serta menyiapkan infrastruktur teknologi informasi sebagai pendukung program tersebut.