GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan jembatan rusak akibat bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Garut.
Kepala Dinas PUPR Garut, Agus Ismail, mengatakan, saat ini pihaknya telah mengajukan sekitar 324 titik jembatan untuk mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah pusat. Pengajuan tersebut dilakukan guna mendukung kelancaran akses masyarakat, terutama untuk layanan kesehatan dan pendidikan.
“Yang kita ajukan itu kurang lebih ada 324 jembatan di beberapa titik. Prioritasnya tentu yang menjadi akses penting bagi masyarakat, seperti layanan kesehatan dan pendidikan,” ujar Agus belum lama ini.
Baca Juga:PNM Peduli Hadirkan Program Sosial dan Pemberdayaan, Dukung Renovasi Masjid Hingga Penguatan UMKM PerempuanAntisipasi Lonjakan Wisatawan, Satpolairud Polres Garut Perketat Pengawasan di Pantai Karang Papak
Dari ratusan titik yang diajukan tersebut, Agus menyebut sejauh ini sudah ada tiga lokasi yang mendapat respons dari pemerintah pusat untuk segera dilakukan penanganan.
“Tapi yang sudah direspons itu ada tiga titik, yaitu di Banjarwangi tepatnya Kadongdong Padahurip, kemudian dua titik di Cibalong, yakni di Desa Simpang dan Desa Maroko,” katanya.
Menurut Agus, salah satu jembatan yang sudah mendapat persetujuan anggaran adalah jembatan di wilayah Kadongdong dengan nilai sekitar Rp8 miliar.
“Yang sudah di-approval itu di Kadongdong kurang lebih anggarannya sekitar Rp8 miliar. Untuk titik lainnya masih dalam tahap proses pembahasan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, seluruh usulan jembatan yang diajukan masih harus melalui tahapan verifikasi dari pemerintah pusat. Beberapa syarat teknis menjadi pertimbangan utama agar pengajuan dapat disetujui.
“Yang penting itu memenuhi standar ketentuan, misalnya panjang jembatan antara 80 sampai 100 meter, kemudian menjadi akses layanan kesehatan dan pendidikan,” jelas Agus.
Selain tiga titik yang telah mendapat respons, Agus mengaku masih ada sejumlah jembatan lain yang sudah diajukan namun belum terverifikasi oleh pemerintah pusat.
Baca Juga:PKU Akbar 2026 Jadi Penguat UMKM Pesisir, 300 Pelaku Usaha Garut Selatan Didorong Lebih KompetitifPNM Peduli Hadir di Garut Selatan, Lansia Dhuafa Terima Bantuan dan Layanan Kesehatan
“Seperti di Pakenjeng ada jembatan penghubung Tanjungmulya dan Tanjungjaya, Jembatan Bokor, kemudian ada lagi di Talegong. Itu sudah kita ajukan, tetapi memang belum terverifikasi,” pungkasnya. (M. Rizka)