“Tapi yang jelas kalau disini adik-adik operator sudah bekerja sangat bagus, tapi kan penentunya bukan kita, itu dari pusat dan itu susahnya, jadi mau tidak mau kalau ternyata ada perbedaan ya memang pusatnya begitu,” ungkapnya.
Ia memastikan Dinas Sosial selama ini telah berupaya menangani persoalan DTSEN maupun pelayanan BPJS PBI sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Bukan akan ya, dari awal juga kami Dinsos sudah melakukan yang terbaik, sesuai arahan pimpinan,” sambung Marlinda.
Baca Juga:Kekeringan di Garut, BPBD Distribusikan 497 Ribu Liter Air Bersih ke 13 KecamatanMau Upgrade RAM PC di 2026? Ini Perkiraan Biaya DDR4 dan DDR5
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menilai DTSEN memiliki posisi penting karena menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan sosial.
“Karena masalah kemiskinan itu pun masalah yang menjadi penyakit, karena semua di Indonesia tidak hanya di Kabupaten Garut, dan itu kan perlu peninjauan yang jelas bagaimana kita menangani persoalan seperti begitu,” kata Nurdin.
Ia meminta pemerintah di tingkat kecamatan hingga operator di lapangan memperkuat pendataan dan verifikasi sehingga data yang digunakan semakin mendekati kondisi riil masyarakat.
“Sehingga saya meminta bahwa pemerintah di lapangan, seperti operator itu mampu melakukan pendataan secara hirarkis entah seperti apa,” lanjutnya.
Menurut Nurdin, akurasi data menjadi semakin penting karena berkaitan langsung dengan besarnya biaya yang harus disiapkan untuk kepesertaan BPJS PBI.
Ia menyebut jumlah peserta yang dibiayai melalui skema tersebut mencapai sekitar 1,6 juta orang. Sebagian ditanggung pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp200 miliar lebih.
“Misalkan setelah akumulasi kita 1.600.000 ribu orang bayangin kalau data itu 1,1 itu ada di biaya pusat dan kita sekitar sekian itu kan menjadi biaya tanggungjawab kita kurang lebih di angka sekitar 200 sekian miliar yang kita siapin untuk konteks PBI ini, coba kalau data itu salah kan rugi kita hanya memberikan ketidakpastian, memberikan sesuatu yang tidak jelas,” paparnya.
Baca Juga:Garut Siapkan Jagung dan Singkong untuk Dukung Program Bioethanol NasionalMotor Mogok di Tanjakan Kopi, Bantuan Datang Lewat Call Center 110
Nurdin menilai anggaran besar tersebut harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Tapi kalau misalnya salah sasaran, maka seolah uang itu tidak punya nilai, ibaratnya ‘urang ngalungkeun uyah ka lautan’ kan gitu, ini polanya,” katanya.