GARUT – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut, Agus Ismail, mengatakan pada 2026 pihaknya hanya mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) jalan kabupaten sekitar Rp28,4 miliar.
Anggaran tersebut hanya mampu menangani 19 ruas jalan dengan total panjang sekitar 17,5 kilometer.
Baca Juga:Bupati Garut: Saya Berharap Baznas Jangan Hanya Bergantung Kepada ASN SajaUMKM Berpeluang Masuk Program Makan Bergizi Gratis
“Total anggaran rehab rekon jalan kabupaten hanya sekitar Rp28,4 miliar. Panjang jalan yang bisa ditangani sekitar 17,5 kilometer di 19 ruas jalan. Karena anggarannya terbatas, sebagian besar juga terserap untuk kebutuhan lain seperti PPPK dan sebagainya,” ujar Agus.
Selain itu, PUPR Garut juga mengalokasikan anggaran pemeliharaan jalan sekitar Rp14 miliar. Sementara sebagian dana lainnya digunakan untuk pembangunan jalan desa.
Secara keseluruhan, total anggaran pembangunan infrastruktur jalan pada 2026 hanya berada di kisaran Rp60 miliar. Angka ini menurun cukup signifikan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp85 miliar.
“Kalau total anggaran pembangunan jalan tahun 2026 kurang lebih Rp60 miliar. Tahun lalu sekitar Rp85 miliar. Jadi memang turun, karena harus dibagi dengan kebutuhan lain,” kata Agus.
Agus menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kebutuhan ideal anggaran pemeliharaan jalan di Kabupaten Garut seharusnya mencapai Rp48 miliar agar kualitas jalan bisa jauh lebih baik.
“Minimal sekali seharusnya Rp24 miliar. Tapi sekarang alhamdulillah masih mending. Tahun-tahun sebelumnya malah lebih rendah, ada yang hanya Rp10 miliar bahkan Rp7 miliar,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Garut. Hingga saat ini belum ada dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat.
Baca Juga:FAGAR Soroti Nasib Guru Honorer, Saat Pegawai SPPG Berpeluang Jadi ASNMantan Bupati Cirebon Gugat Dugaan Utang Rp35 Miliar, Seret Nama Bupati Aktif
“Semua dari APBD. Kalau dari provinsi atau pusat, sejauh ini belum ada,” pungkasnya. (Muhammad Rizki)