Peran media juga sangat penting dalam mengawal proses pemilihan pimpinan KPK. Media harus mampu menyajikan informasi yang akurat dan objektif mengenai para calon, serta membuka ruang bagi diskusi publik yang konstruktif. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami siapa calon-calon yang berkompeten dan berintegritas, serta memiliki rekam jejak yang bersih dalam pemberantasan korupsi.
Seorang pemimpin KPK yang ideal harus memiliki etos dan pathos yang kuat. Etos adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika, sementara pathos adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami penderitaan orang lain, khususnya rakyat yang menjadi korban korupsi. Etos tanpa pathos akan menghasilkan pemimpin yang kaku dan tidak peka terhadap kebutuhan rakyat, sementara pathos tanpa etos akan menghasilkan pemimpin yang mudah terpengaruh oleh emosi dan tidak memiliki prinsip yang kuat. Dalam hal ini, keseimbangan antara etos dan pathos sangat penting untuk menciptakan pemimpin KPK yang efektif dan berintegritas. Pemimpin yang memiliki etos yang kuat akan selalu bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral, tidak akan tergoda oleh kekuasaan atau kepentingan pribadi, dan selalu berusaha untuk menegakkan keadilan. Sementara itu, pathos membuat seorang pemimpin lebih peka terhadap dampak korupsi terhadap masyarakat, terutama terhadap rakyat kecil yang paling menderita akibat korupsi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa politik memainkan peran besar dalam proses pemilihan pimpinan KPK. Sejak awal, KPK telah menjadi medan pertempuran politik, di mana berbagai kekuatan politik berusaha mempengaruhi arah dan kebijakan lembaga ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan pimpinan KPK bebas dari intervensi politik. Salah satu kunci untuk menjaga independensi KPK adalah dengan memastikan bahwa pemilihan pimpinan dilakukan secara transparan dan berlandaskan meritokrasi. Tim seleksi harus bekerja secara independen, tanpa tekanan dari pihak manapun, dan memilih calon yang benar-benar berkompeten dan berintegritas. Selain itu, penting juga untuk mengantisipasi adanya upaya-upaya pelemahan terhadap KPK, baik melalui legislasi yang membatasi kewenangan lembaga ini, maupun melalui intervensi dalam proses seleksi.