oleh

Kadis LH Kota Banjar Belum Bisa Berikan Jawaban Soal Minimnya Upah Petugas Kebersihan

BANJAR – Di balik megahnya Piala Adipura yang diraih pemerintah Kota Banjar ada sederet PR yang harus segera dibenahi. Salah satunya yakni upah pahlawan ( Petugas ) kebersihan yang masih jauh dari kata layak.

Meski UMK Kota Banjar berada di angka terendah se-Jawa Barat yakni Rp 1.831.884,83, namun penghasilan yang mereka terima tak sebesar angka UMK, bahkan kurang dari setengahnya.

Rata-rata dari 300san lebih petugas kebersihan hanya menerima honor dikisaran 700-800 ribu per bulan. Jauh dari kata layak. Sementara upah terakhir yang terdaftar di BPJS senilai Rp 1.831.884,83 bukan sebesar upah yang mereka terima setiap bulanya.

Di lain hal, ada pandangan yang miring tentang upah petugas kebersihan, berdasarkan Informasi, Honor staf kantor non ASN lebih besar dari petugas kebersihan yakni sebesar Rp. 1.250.000,-. Melihat hal itu, banyak komentar yang muncul tentang perbedaan upah antara pekerja lapangan dan sfat kantor.

AN perempuan paruh baya adalah salah satu petugas kebersihan yang bekerja sebagai pasapon jalan ( penyapu jalan ).Dirinya mengaku hanya menerima honor sebesar Rp700 ribuan, yang diterima tiap awal bulan. “Tiap awal bulan dapet bayaran 600 san”, Ungkapnya.

AN menuturkan, dirinya bekerja setiap hari untuk memebersihkan jalan dari sampah yang berserakan.

“Tiap hari kerja nyapu jalan, berangkatnya kadang jam 2 pagi , kadang juga jam 4 pagi, ya nyapu kokotor dijalan aja. Ke pinggirin terus dikumpulin dan diangkut,” Cetusnya.

Sementara NR pertugas kebersihan lainnya, yang masih satu profesi dengan AN bertugas sebagai pemilah di salah satu TPST di Kota Banjar. Sama halnya dengan AN, NR pun mendapatkan upah yang besaranya sama dengan AN. “Tiap bulan dibayar 700 ribu”, Katanya.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar sendiri belum mau berkomentar untuk menjelaskan tentang hal itu, malahan terkesan saling lempar. Kasi pengurangan Sampah Bidang Pengelolaan sampah DLH Kota Banjar Isep, saat dihubungi lewat pesan Whatsapp tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan. Menurutnya permasalah itu bukan kewenangannya melainkan kewenangan Kepala Dinas.“Perihal itu bukan kewenangan dan kapasitas saya, langsung ke bu Kadis saja, “ Katanya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar Sri S menyatakan hal yang hampir sama. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan, dirinya pun enggan untuk menjawab. Menurutnya, untuk informasi lengkap, dirinya mengarahkan kepada sekretaris Dinas.

“Untuk info lengkap, bagusnya temui pa Sekdis,” Terangnya,melalui pesan Whatsapp, Minggu (14/3).

Sri mengatakan, untuk permasalah tersebut, Sekretaris Dinas juga bisa menjelaskan secara lengkap dan valid. Oleh karena itu dia menyarankan untuk datang langsung ke kantor.

“Kalau jawaban pak Sekdis kurang cukup, nantti disambung sama saya, kalau butuh data yang valid insyaa Allah di kantor data lengkap,” jelasnya.

Tebang pilih upah untuk pegawai pemerintah seyogyanya tidak terjadi. Pertugas kebersihan seperti pasapon, pemilah sampah, kru motor roda yang notabene pekerja lapangan yang seakan dibedakan pengupahanya dengan pegawai staf yang bekerja di kantor dan terkesan bersih, bahkan pekerja kebersihan sendiri pernah dinobatkan menjadi Pahlawan Kebersihan Kota Banjar.(agr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *