GARUT– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Fraksi PDI-P Yudha Puja Turnawan meminta Pemerintah Kabupaten bisa melakukan realokasi anggaran fokus pada penanganan kesehatan dan jaring pengamanan sosial (social safety net).
Menurutnya, melakukan percepatan penguatan penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing) terhadap jaring pengamanan sosial itu termasuk dalam intruksi menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran corona virus disease (covid19), bersama penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi.
“Kebijakan Pelunasan (dengan anggaran Rp 10 miliar dari dana BTT, red) ke Bank Emok yang tidak terdaftar OJK itu memang kurang tepat. Bantuan lebih tepat diberikan kepada pedagang kecil terutama mereka yang terdampak dengan adanya wabah Covid19. Misalnya diprioritaskan pedagang di sekolah yang diliburkan, mereka tidak bisa usaha karena tidak ada aktivitas di sekolah, sementara kalau pedagang umumnya saya lihat tadi masih ada yang beraktivitas seperti tukang bandros, bala-bala, dan lainnya meski memang mereka juga terdampak dari sisi omset biasanya, tapi kalau pedagang di sekolah mereka tidak bisa usaha di luar,” kata Yudha di Kantor DPC PDI-P Kabupaten Garut, Jumat (17/4).
Baca Juga:Warga Desa Sukasenang Mengeluh, BPNT Barangnya BusukJalin Sinergitas Lawan Covid-19, PDI-P Garut dan Forkopimcam Garut Kota Lakukan Bakti Sosial di Perkotaan
Menurutnya, pemerintah kabupaten Garut harus fokus pada tiga hal penanganan, mulai dari penanganan kesehatan, terdampak ekonomi dan jaring pengamanan sosial.
“Hari ini kan ada 1,3 juta warga Garut yang mendapat fasilitas BPJS/JKN penerima bayar iuran BPJS yang dibayar pemerintah pusat, 108 ribu orang dari APBD Garut, Kemudian sekitar 198 ribu bayar sendiri. Di Dinkes itu kan ada alokasi anggaran untuk keluarga miskin di luar BPJS yang besarnya Rp 800 juta yang dieksekusinya melalui lapad ruhama yang berada di bawa dua dinas dengan Dinsos. Ini di lapangan karena tidak dapat tercover dari APBD dan APBN ini perlu diperhatikan diperbesar juga anggarannya, karena sebagaimana intruksi menteri dalam negeri menekankam untuk percepatan penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengamanan sosial,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Garut Rudy Gunawan mengungkapkan pihaknya akan mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk penanganan pengamanan jaring sosial. Anggaran tersebut sebelumnya direncanakan untuk pelunasan hutang warga kepada Bank Emok namun batal setelah pihaknya menerima berbagai masukan diantaranya dari pihak Pengadilan Negeri dan Kejaksaan.