GARUT – Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Garut dilanda sebanyak 332 kejadian bencana alam. Dari jumlah tersebut, bencana tanah longsor menjadi yang paling dominan.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Abud Abdullah menjelaskan bahwa data tersebut tercatat sejak 1 Januari hingga 6 Oktober 2025. Rinciannya, sebanyak 168 kejadian merupakan tanah longsor, disusul 96 kejadian cuaca ekstrem, serta sejumlah bencana hidrometeorologi lainnya.
Menurut Abud, wilayah Garut Selatan menjadi daerah yang paling signifikan terdampak bencana sepanjang tahun lalu.
Baca Juga:FAGAR Soroti Nasib Guru Honorer, Saat Pegawai SPPG Berpeluang Jadi ASNMantan Bupati Cirebon Gugat Dugaan Utang Rp35 Miliar, Seret Nama Bupati Aktif
“Dampak bencana di wilayah Garut Selatan tergolong cukup serius, mulai dari jembatan putus, pergerakan tanah yang mengancam permukiman warga, hingga kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur dasar,” jelas Abud.
BPBD Kabupaten Garut sendiri, menurut ABud telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana untuk sejumlah kejadian seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang tinggi, abrasi, serta tanah longsor. Status tanggap darurat pertama diberlakukan sejak 11 November hingga 24 November 2025, kemudian diperpanjang pada periode kedua dari 25 November sampai 8 Desember 2025, dan dilanjutkan perpanjangan ketiga pada 9 hingga 22 Desember 2025.
Dalam masa tanggap darurat tersebut, salah satu kejadian menonjol terjadi di Kecamatan Peundeuy, di mana jembatan putus sehingga mengganggu aktivitas masyarakat serta akses pelajar menuju sekolah. Pemerintah Kabupaten Garut langsung melakukan penanganan dengan membangun jembatan darurat atau rawayan agar aktivitas warga dapat kembali normal.
Abud menambahkan, sejumlah kecamatan lain juga terdampak cukup parah. Di Kecamatan Caringin, misalnya, terjadi pergerakan tanah yang berdampak terhadap 117 rumah warga. BPBD mendirikan tenda darurat di lokasi pengungsian, sementara Dinas Sosial membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Di Kecamatan Singajaya, dua jembatan yang rusak akibat bencana telah ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui pembangunan kembali jembatan tersebut. Sementara di Kecamatan Bungbulang, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan jaminan hidup kepada 250 kepala keluarga yang terdampak bencana.
Selain itu, penanganan bencana dilakukan secara terpadu lintas sektor. BPBD mendirikan tenda darurat sebagai tempat pengungsian sementara serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat. Dinas Sosial menyalurkan bantuan jaminan hidup kepada ratusan keluarga terdampak, sedangkan Dinas Perumahan dan Permukiman memberikan dukungan penanganan bagi 51 kepala keluarga, khususnya terkait kebutuhan hunian pascabencana.