” Ya tadi saya mendengarkan informasi dari kang Yudha bahwa sebenarnya ada DAU (Dana alokasi umum) kesehatan itu 25 persen bisa digunakan untuk meningkatkan UHC dan kita harus komitmen ke situ karena itulah fungsi dasar Pemerintah, fungsi kesehatan dan pendidikan ya,” katanya. ” Kalau itu tidak terselenggara berarti Pemerintah tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Itu harus serius karena itu hak hidup masyarakat, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Syakur menjelaskan, untuk mencapai UHC tersebut, selain sumber dari APBD,, tentunya Ia akan berusaha mencari sumber lain di pemerintah pusat.
“Yang pasti itu adalah komitmen kami Karena itu hak dasar, hak hidup lah. Salah satunya dengan kesehatan,” katanya.
Ia pun secara bertahap merealisasikan UHC tersebut.
Baca Juga:Anggota Dewan Provinsi Memo Hermawan Reses di Dapil 3 GarutASIH Komitmen Entaskan Pengangguran di Jawa Barat
“Nah ini bertahap sekarang kan 24 persen saya mungkin 75 dulu lah. Nanti 80, 85, 90, diakhir sisa 99 persen. Itu target tapi kita lihat kemampuan fiskal kita. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus lah,” katanya.
Termasuk untuk warga miskin terlantar dan termarjinalkan, Syakur juga komitmen untuk menganggarkan APBD untuk membantu mereka.
Menurutnya masih banyak masyarakat miskin yang hidup tidak layak, dengan rumah tidak layak huni, dan penyandang disabilitas, yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Semua kalangan ini kata Syakur harus dicover oleh pemerintah daerah. (feri)