“Ada beberapa yang dibahas seperti UHC, beliau berkomitmen kalau beliau terpilih Garut harus UHC, minimal 98 persen warga Garut peserta BPJS dan keaktifanya 80 persen,” kata Yudha.
” Hari ini kita kan belum UHC, kita BPJS yang aktif hanya 64,42 persen, berarti sekitar 1,7 juta jiwa dari penduduk Garut yang sekarang sudah 2.780.000 ribu jiwa. Dan APBD Garut itu hanya membayar 8,4 persen warga Garut, jadi tentu harapan kita di era kepemimpinan pak Syakur kalau terpilih itu bisa sampai minimal 15 persen atau sukur-sukur bisa 20 persen warga Garut PBI, sisanya PBI pusat atau mandiri,” ujarnya.
” Kemudian komitmen beliau juga untuk penyandang disabilitas disampaikan juga dalam kesempatan sambutanya, karena dalam beberapa minggu lalu paslon 02 ini didatangi oleh kawan-kawan tunarungu dalam komunitas yang namanya taman tuli. Nah kawan-kawan ini curhat tidak ada perhatian dari Pemkab Garut, termasuk mereka berobat ke rumah sakit juga tidak ramah untuk penyandang disabilitas, dalam konteks pendaftaran ataupun apapun,” katanya.
Baca Juga:Anggota Dewan Provinsi Memo Hermawan Reses di Dapil 3 GarutASIH Komitmen Entaskan Pengangguran di Jawa Barat
” Itu komitmen beliau untuk mereka yang lemah yang termarjinalkan seperti penyandang disabilitas akan diperhatikan jika terpilih. Jadi PKP ini intinya kita ingin menciptakan saksi TPS yang kompeten, mumpuni dan memiliki kompetensi, memiliki keberanian untuk door to door propaganda untuk memenangkan 02 baik jawa barat maupun kabupaten,” sambung Yudha
Untuk saksi TPS sendiri menurut Yudha, DPC PDIP Garut sudah menyiapkan 488 kader di Kabupaten Garut. Kemudian nantinya juga akan dibantu oleh saksi TPS dari gubernur.
” Nah untuk kabupaten kita diberikan 488 TPS, jadi itu semua sudah terpenuhi tapi yang pasti saksi untuk jawa barat pun akan bekerja untuk kabupaten juga,” tutupnya.
Abdusy Syakur: Fungsi Dasar Pemerintah Memberikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan
Abdusy Syakur Amin ketika diwawancarai wartawan menjelaskan bahwa menyelenggarakan pelayanan dan jaminan kesehatan juga pendidikan merupakan fungsi dasar dari pemerintah.
Apabila tidak bisa mengoptimalkan jaminan kesehatan dan pendidikan, artinya pemerintah telah gagal melaksanakan fungsinya.
Dalam hal ini kata Syakur, programnya untuk mencapai UHC agar masyarakat Kabupaten Garut mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan adalah satu komitmennya bersama Putri Karlina.