JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dalam pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 dan 2018.
Dalam hal kronologi dugaan perbuatan pidana, siapa saja yang menjadi Tersangka maupun sangkaan pasal “Segera kami akan sampaikan setelah proses penyidikan telah cukup,” terang Plt Jury Bicara Kali Fikri dalam keterangannya kepada Disway.id Selasa 20 September 2022.
Pengumpulan alat bukti oleh Tim Penyidik di antaranya melalui pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi sedang berjalan.
Baca Juga:Bintang Timnas Indonesia Ucap Kalimat Berkelas Jalani PersiapanWHO Sebut Pandemi Covid-19 Akan Berakhir.
Perkembangan dari proses penyidikan ini akan tetap kami sampaikan sebagai salah satu bentuk pengawasan publik dalam upaya penindakan yang KPK lakukan.
“Perkara ini juga menjadi salah satu komitmen KPK untuk mengajukan pihak-pihak yang diduga turut bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana ke Pengadilan Tipikor,” jelas Ali Fikri.
Sementara itu Lingkar Mahasiswa Anti Korupsi (LMAK) mendesak KPK untuk menyelidiki dugaan mafia tanah dalam kasus penggelapan tanah kas desa (TKD) di Desa Sriamur, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Ketua LMAK Adib dalam aksi unjuk rasa di Gedung KPK, mengatakan alasan mereka mendesak KPK karena lembaga antirasuah lamban dalam bekerja mengusut kasus ratusan hektare lahan tersebut.
“Ditegaskan pula bahwa mafia tanah di Indonesia harus diberantas demi penegakan supremasi hukum di Indonesia,” imbuhnya.
ia memperkirakan dampak kerugian negara dalam kasus TKD itu sekitar 300 hektare lahan aset negara.
Masa aksi itu menegaskan bahwa pihaknya akan bertemu dengan para pengambil kebijakan lainnya untuk mempercepat penuntasan kasus tersebut.
Baca Juga:Sekda Jabar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Harus Berdampak pada Pelayanan PublikPertemuan Empat Mata Ini yang Dibahas Airlangga dengan Prabowo
Sebelumnya, KPK mendukung rencana pembentukan tim lintas kementerian dan lembaga dalam menuntaskan persoalan mafia tanah.
“Terkait dengan rencana Pemerintah membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk menuntaskan berbagai persoalan mafia tanah, KPK tentu mendukung program tersebut,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. (disway)/MG11