JAKARTA, – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak pernah menghalangi atau menjegal para calon yang hendak maju di Pilpres 2024.
Ini seperti yang dituduhan Ketua Majelis Tinggi Partai Demoktat (PD) dan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebaliknya, justru PDIP yang kerap berusaha dijegal.
Hasto menceritakan pengalaman terkait mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan kader PD yang juga ipar SBY, Agus Hermanto, menyangkut hal tersebut.
Baca Juga:Remaja Bacok Sopir Taksi Online Bocil Lakukan Pelecehan di Hutan KotaAnies Tak Perlu Dijegal
Hal ini disampaikan Hasto dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Minggu 18 September 2022 menanggapi pernyataan SBY dalam rapimnas PD beberapa waktu lalu.
SBY menyampaikan tuduhan bahwa dia mendengar dan mendapat informasi soal penjegalan di Pilpres 2024, bahwa pasangan calon hanya akan dibatasi menjadi dua saja.
Merespons itu, Hasto justru menceritakan kejadian di tahun 2009, saat SBY berkuasa dan menjabat sebagai presiden RI.
“Tahun 2009 sebenarnya elite PDI Perjuangan dengan PPP, dengan Pak Suryadarma Ali, sebenarnya sudah merencanakan kerja sama, sehingga kami memenuhi syarat-syarat Presidential Threshold. Tetapi di putaran terakhir, ada penjegalan, sehingga pada akhirnya PDIP bekerja sama dengan Gerindra,” cerita Hasto.
Belajar dari kejadian itu, lanjut Hasto, maka pihaknya berkomitmen dan menegaskan semua pihak agar jangan ada upaya jegal-menjegal dengan cara demikian.
Namun, lanjut Hasto, jangan kemudian SBY seakan mencari-cari alasan dengan dalih yang secara fakta otentik tidak dapat dipertangungjawabkan.
Nah, yang terjadi saat ini, sebuah parpol tak berhasil mengajak parpol lain untuk bekerja sama mengajukan calon, namun membungkusnya seakan-akan ada upaya penjegalan.
Baca Juga:AC Milan Terkapar di Kami NapoliHasil Brentford Vs Arsenal Menang 3-0
“Tetapi ketika seseorang tidak mendapatkan dukungan dari parpol, jangan kemudian dikatakan dijegal,” terangnya.
“Jadi, apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya menunjukkan kekhawatiran beliau kalau ada dua pasangan calon kemudian Pak AHY enggak bisa masuk sehingga dikatakan itu instrumen penjegalan. Itu yang harus diluruskan,” jelas Hasto.
Hasto menyampaikan bagaimana PDIP pernah membuka diri untuk bekerja sama dengan PD menjelang periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
Tepatnya di tahun 2019 saat ada wacana Partai Demokrat ingin bergabung dengan pemerintah.