JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah berkomitmen menjaga kelestarian laut di Indonesia. Selain sebagai ekosistem terbesar di bumi, laut juga menjadi tempat bergantungnya industri besar seperti perkapalan, perikanan, budidaya hingga pariwisata pesisir.
Hal ini disampaikan Airlangga saat closing remarks secara daring kegiatan Tri Hita Karana Climate Road to G20 Dialogue dengan tema Making History for Climate Action: Unlocking Finance for the Energy Transition and Oceans, Kamis (1/9/2022).
Menurut Airlangga, kelestarian ekosistem laut dapat mengurangi dampak perubahan iklim melalui kebijakan ekonomi biru. Menko Perekonomian menuturkan, ekonomi biru merupakan kebijakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.
Baca Juga:Sukses Bina Restoran Padang di Den Haag, DPR Apresiasi Peran BNISmartfren Community Bandung Barat Sukses Gaet Konten Kreator Muda dari Kalangan Pelajar
Ia memperkirakan, nilai ekonomi tahunan ekosistem laut sebesar 2,5 triliun dolar AS. Hal ini menjadikan ekonomi biru secara progresif mampu menarik investor, perusahaan asuransi, bank, dan pembuat kebijakan sebagai sumber pendanaan baru.
Pemerintah berupaya untuk mengembangkan praktik kelautan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal melalui peningkatan Blue Carbon dan pelaksanaan Blue Halo-S.
Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, sebagai negara yang menyimpan 17 persen dari cadangan Blue Carbon dunia, Indonesia berupaya menjaga penyerapan dan penyimpanan Blue Carbon yang secara jangka panjang mampu membantu dalam mengurangi dampak perubahan iklim.
Selain itu, konsep Blue Halo-S juga dilaksanan guna memberikan konsesi pada perusahaan atau kelompok usaha untuk menangkap ikan secara komersial di perairan sekitar kawasan konservasi.
Namun, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk dapat menjaga sustainability laut sehingga diperlukan partisipasi dari sektor swasta dan skema pembiayaan yang memadai seperti blended financing.
“Saat ini terdapat tantangan terkait bagaimana memperluas keberlanjutan laut agar lebih luas. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan di sinilah blended financing dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan melalui pendekatan inovatif seperti konsep Blue Halo-S,” tutur Menko Airlangga, dalam keterangan, Selasa (6/9/2022).
Airlangga yang juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) ini menambahkan, pemerintah berkomitmen melakukan mekanisme transisi energi. Hal ini sebagai wujud strategi dalam mendorong peningkatan infrastruktur energi di Indonesia dan mempercepat transisi menuju net zero emission dengan adil dan terjangkau.