JAKARTA,Pada era Anies Baswedan dalam mengelola DKIJakarta,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kurang baik.
Hal tersebut dikatakan langsung oleh Gilbert Simanjuntak anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, melalui keterangan tertulisnya yang di terima Disway.id, Kamis, 10 November 2022.
Ia ber anggapan bahwa performa Anies Baswedan sangat buruk terutama ketika penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E 2022 Jakarta yang dilaksanakan pada 4 Juni 2022 lalu.
Baca Juga:Frustasi Dengan Cedera Sadio Mane, Senegal Putuskan Pakai Dukun: Dia Harus Ada di SanaTaman Pedati Gede Pekalangan Cirebon Masuk Tahap Finishing, Ikon Baru Kota Cirebon
“Penting untuk disadari, bahwa perhelatan Formula E menunjukkan buruknya pengelolaan DKI era Anies,” ujar Gilbert Simanjuntak.
“Good corporate governance ada di titik terendah, dan tanpa pertanggungjawaban,” lanjutnya.
Melihat kondisi seperti itu, Gilbert pun berharap ke depannya manajemen BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Pemprov bisa lebih baik lagi dalam mengelola pemerintahan di DKI Jakarta.
“Perilaku seperti ini sebaiknya tidak dilanjutkan oleh Manajemen Jakpro, dan Pemprov di tahun berikutnya,” imbuhnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menilai bahwa Formula E tidak bisa diaudit hingga masa jabatan Anies Baswedan selesai.
Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kantor akuntan yang bersedia melakukan audit terkait penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E 2022 Jakarta.
“Hingga Anies selesai jabatannya, Formula E tidak bisa diaudit. Alasan yang dikemukakan adalah tidak ada Kantor Akuntan publik yang mau,” ujar Gilbert Simanjuntak.
Baca Juga:Ini Aturan Adu Penalti di Piala Dunia Qatar 2022Antonio Conte Sebut Harry Kane Kelelahan Jelang Piala Dunia Qatar 2022 Dimulai
“Artinya, besaran kerugian pelaksanaan balapan Formula E 2022 tanpa data yang terungkap,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa rencana balapan untuk tahun 2023 dianggap tidak bijaksana lantaran acara balapan tersebut tidak terbuka untuk publik.
Oleh sebab itu, dirinya pun mempertanyakan alasannya kenapa balapan yang akan dilaksanakan tahun 2023 tetap dilaksanakan meskipun tidak terbuka untuk umum.
“Kalau untung, tentunya masuk akal untuk dilangsungkan. Tetapi apakah karena commitment fee sudah terlanjur dibayar, sehingga secara hukum harus dilaksanakan walau pun rugi, tidak jelas,” kata Gilbert.
“Kalau itu yang menjadi alasan, sebaiknya dibuka ke publik,” pungkasnya.(disway.id/pkl/soni)