GARUT — Status tanggap darurat bencana di Kabupaten Garut resmi berakhir pada 29 Desember 2025 dan dipastikan tidak diperpanjang. Meski demikian, anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2025 masih menyisakan dana yang belum terserap.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefulloh, menjelaskan bahwa BPBD hanya berperan mengusulkan penggunaan BTT sesuai kebutuhan penanganan bencana. Sementara besaran dan sisa anggaran BTT sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Kalau untuk besaran BTT dan sisa anggarannya, itu ada di BPKAD. Kami di BPBD hanya mengusulkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Aah.
Baca Juga:Satgas Tetapkan Enam Kecamatan di Garut Rawan PremanPNM Hadirkan USG Portable di Garut Utara, Akses Pemeriksaan Kehamilan Kian Dekat
Ia menambahkan, mengingat tahun anggaran 2025 telah mendekati akhir, sisa dana BTT yang tidak terpakai akan masuk dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Dana tersebut tidak hilang, melainkan dapat dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran berikutnya setelah melalui pembahasan dan persetujuan bersama DPRD.
“Uang itu tidak hilang. Kalau masih ada sisa, otomatis menjadi SILPA dan bisa digunakan kembali pada tahun anggaran 2026,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Garut, Saepul Hidayat, menyebutkan bahwa sisa anggaran BTT Tahun Anggaran 2025 diperkirakan masih berada di kisaran Rp3 miliar.
“Untuk nominal pastinya memang perlu dicek kembali, tapi sisa BTT relatif kecil. Perkiraannya di angka sekitar Rp3 miliar,” ungkap Saepul.
Dengan berakhirnya status tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Garut berharap penanganan pasca bencana dapat tetap berjalan melalui mekanisme anggaran reguler, sementara sisa BTT yang menjadi SILPA diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana pada tahun 2026 mendatang. (Rizka)