Berikan Apresiasi kepada Wajib Pajak KPP Pratama Garut
RADAR GARUT – Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut menyelenggarakan acara Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dan Pemberian Apresiasi kepada Wajib Pajak KPP Pratama Garut yang dihadiri oleh Erna Sulistyowati, Kakanwil Jabar I dan dipimpin oleh Dadang Karna Permana selaku Kepala Kantor Pelayanan Garut di Aula Papandayan pada Kamis, (26/01)
Acara tersebut juga diikuti oleh perwakilan dari Instansi vertikal pemerintah, instansi swasta, perbankan, BUMN dan berbagai perkumpulan seperti Kemenag Kabupaten Garut, PLT Kepala KPPN Garut, Bank Syariah Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Disdukcapil, PT Pegadaian Syariah, DT Peduli, IDI Garut, Garut Hiswana Migas, Gapensi, Himpaudi Kabupaten Garut, PHRI, PT Garut Makmur Perkasa, PT Hoga Reksa Garment, PT Danbi Interntional, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Garut, RSUD dr Slamet Garut, BPKAD serta wajib pajak badan dan pribadi lainnya.
Pembukaan acara tersebut diawali dengan tarian bertema Wonderful Indonesia yang dibawakan oleh pegawai KPP Pratama Garut yaitu MJ, Nova, Ika dan Pandan yang kemudia dilanjutkan dengan rangkaian acara pembukaan lainnya seperti doa, menyanyikan lagu nasional dan tayangan video integritas dari Direktur Jenderal Pajak.
Baca Juga:FGD Pembangunan Kewilayahan Ciayumajakuning, DPMD Jabar Dorong Program Strategis DesaDinilai Rusak Demokrasi, Kepala Desa di Garut Ini Justru Tolak Rencana Masa Jabatan 9 Tahun
Acara selanjutnya diisi dengan sambutan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, Dadang Karna Permana dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Erna Sulistyowati serta pemaparan materi oleh narasumber yaitu dai Daarut Tauhiid.
Dalam sambutannya, Dadang selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut mengatakan bahwa Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah langkah awal dan bagian dari menyukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan.
Selain itu, pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.