TASIKMALAYA – Penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Tasikmalaya disoroti oleh Koordinator Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kabupaten Tasikmalaya. Pasalnya ada sejumlah permasalahan yang ditemukan di lapangan.
Koordinator Generasi Muda Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya, Lutfi Luthfiansyah meminta harus ada pihak yang bertanggung jawab serta mengevaluasi mekanismenya.
“Di lapangan banyak pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan membelanjakan dan bisingnya pemerintah desa menggiringnya untuk itu. Padahal fakta di lapangan jika penerima bantuan membelanjakannya sendiri, itu bisa menghasilkan takaran atau paketan yang lebih daripada paketan yang di terima oleh masyarakat. Coba kita bayangkan selisih pembelanjaan tersebut bisa Rp 200.000,” ujarnya kepada Radar Tasikmalaya (Grup Radar Garut) belum lama ini.
Baca Juga:Kelompok Tani Asal Ciamis Berhasil Produksi Minyak Kelapa, Akan Diekspor ke IndiaSaldo Rekening Doni Salmanan Capai Rp532 Miliar
“Jika masyarakat yang membelanjakannya tidak di e-warung setempat yang memaksakannya kepada penerima bantuan. Kemudian jika ada kekhawatiran dari pihak pemerintah desa atas bantuan yang diterima tidak digunakan untuk bukan pada porsinya, terus apa fungsinya TKSK yang ada di Dinsos,” kata dia, menjelaskan.
Ketua PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tasikmalaya Subangkit menyebutkan, karena terbiasa tidak sesuai aturan, ketika aturan ditegakkan jadi tidak terbiasa hingga carut marut kesannya.
“Kira-kira begitulah jika melihat BPNT kemarin. Yang ingin saya garis bawahi, adalah pemerintah harus dari tingkat desa hingga bupati wajib menjamin kehidupan masyarakat,” kata dia.
Pemerintah Kabupaten Tasik, menurutnya harus bertanggung jawab juga untuk mendidik warganya sampai ketergantungan akan bantuan itu semakin terlepas.
“Sebagai contoh, pembelian barang dari BPNT, kenapa tidak diarahkan juga untuk membeli bahan untuk berusaha. Misalnya petani membeli bibit, penjahit membeli kain, atau singkatnya menjadi modal bagi masyarakat berusaha,” ujar dia.
Mengingat, kata dia, pembagian BPNT ini tiga bulan sekali dan tidak mungkin beli sembako yang awet untuk tiga bulan ke depan, kecuali beras, mie dan minyak. “Bayangkan jika KPM harus membeli daging untuk tiga bulan dalam 1 waktu, mau disimpan di mana itu daging?,” ujar dia. (obi/fer/radartasik.com)