JAKARTA – Keberlangsungan pandemi Covid-19 telah memunculkan berbagai tantangan baik di sisi kesehatan maupun perekonomian bagi semua negara agar tetap tumbuh, termasuk Indonesia.
Pemerintah terus berupaya maksimal untuk dapat menyelesaikan berbagai dampak yang timbul serta memitigasi resiko yang muncul melalui kerjasama yang baik dengan semua pemangku kepentingan dan menjaga kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, guna perekonomian untuk tetap tumbuh.
Untuk merespon peningkatan kasus varian Omicron saat ini, Presiden Joko Widodo telah menekankan bahwa percepatan vaksinasi dan peningkatan protokol kesehatan merupakan suatu keharusan, sekaligus untuk menjaga kegiatan perekonomian untuk tetap tumbuh
Baca Juga:Kemunculan Macan Tutul di Desa Padahurip Kuningan, Diduga Sedang BermigrasiEfek Samping Penggunaan KB Bagi Kesehatan Wanita Yang Perlu Diketahui
“Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,69%, dengan pertumbuhan tertinggi dialami pada Q2-2021 sebesar 7,07% yang sekaligus merupakan pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan pada acara BRI Microfinance Outlook 2022 di Jakarta, Kamis (10/02).
Pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut tercermin dari berbagai indikator pertumbuhan di sektor riil yang mengalami peningkatan. Dana Pihak Ketiga juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,2% (yoy) dengan tingkat NPL yang terjaga di level 3%. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan geliat ekonomi dan optimisme mulai dirasakan oleh masyarakat di segala lapisan.
“Guna meneruskan pemulihan ekonomi, Pemerintah telah mengalokasikan Rp455,62 triliun anggaran PC-PEN untuk tahun 2022. Di tahun ini, UMKM juga akan mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran PEN guna mendorong pemulihan yang lebih cepat,” ujar Menko Airlangga.
Pemerintah juga mendorong Front Loading berbagai Kebijakan Insentif Fiskal dan Perlindungan Sosial di awal tahun 2022 ini. Selanjutnya, sebagai wujud keberpihakan dan dukungan bagi sektor UMKM yang sangat terdampak selama masa pandemi, Pemerintah memberikan kebijakan restrukturisasi kredit untuk mengurangi beban para debitur. Pemerintah juga mendorong peningkatan perluasan akses pembiayaan untuk UMKM melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial, agar porsi kredit UMKM ditingkatkan pada tahun 2022 sebesar 20% dan secara bertahap menjadi 30% pada tahun 2024.
Pemerintah juga telah membentuk holding BUMN pembiayaan ultra mikro (UMi), dengan PT Bank Rakyat Indonesia sebagai induk usaha, untuk menggabungkan entitas-entitas utama yang dapat mengembangkan segmen ultra mikro lebih baik dengan target penambahan 29 juta pelaku usaha yang dapat terlayani pada tahun 2024.