RadarPriangan.com, GARUT – Okke M. Hadits, Ketua KNPI Kabupaten Garut menyesalkan adanya pendistribusian bantuan beras jadup (jaminan hidup) oleh Dinas Sosial yang kualitasnya buruk.
Dimana dikabarkan sebelumnya, jadup itu diberikan kepada warga perumahan di Kecamatan Karangpawitan karena diberlakukan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM), pasca adanya temuan kasus positif korona.
Beras itu dikabarkan sempat ditolak warga setempat karena kualitasnya tidak layak dikonsumsi.
Baca Juga:Iklim Global Kian Memanas, Ekosistem Pohon Harus DijagaJemaah Umroh Akan Diatur Aplikasi
Menyikapi hal itu, Okke merasa kecewa kepada Dinas Sosial. “Saya mendapatkan informasi dan keterangan dari beberapa orang bahwasanya beras yang diterima itu buruk kualitasnya, bahkan di berita lain disebutkan beras buruk tersebut akhirnya ditukar dengan kualitas yang “agak mending,” kata Okke Jumat (25/9/2020).
” Saya ingin tegas menyampaikan kepada Dinas Sosial, soal pangan yang berhubungan dengan orang banyak, jangan main-main, kenapa berasnya tidak langsung diganti dengan beras yang baik, bukan cuma “rada mending”,” tambah Okke.
Mestinya kata Okke, Dinas Sosial dalam hal ini mencari pihak penyalur yang kompeten.
“Saya juga minta dibuka, siapa penyedia beras dan bantuan lain ini, dan kenapa penyedia tersebut yang dipilih. Apakah penunjukkan atau lelang, jangan ada yang ditutup-tutupim” ujarnya.
” Saya juga ingin Dinas Sosial terbuka, seharusnya beras apa yang diberikan pada rakyat, berpihaklah pada rakyat, bukan pengusaha, kalau ternyata yang nakal itu pengusahanya, saya minta pengusaha tersebut di-blacklist,” ujarnya.
Okke juga berharap kepada penegak hukum bisa menghitung nominal bantuan yang dikabarkan senilai Rp700 ribu itu. Apakah sudah sesuai nilai barang yang diberikan senilai Rp700 ribu.
Lebih jauh Okke menilai, permasalahan seperti ini tidak akan terjadi jika Dinas Sosial membentuk tim monev dari berbagai unsur.
Baca Juga:Anies Perpanjang PSBB Hingga Bulan OktoberDPC PDI-P Garut Bantu Abah Udju, Warga Kurang Mampu yang Sakit Parah
“Bahkan saat itu difasilitasi oleh bapak Wakil Bupati dr. Helmi Budiman. KNPI secara khusus diminta untuk terlibat dalam monitoring dan evaluasi program-program bantuan sosial agar tepat sasaran dan sesuai,” ujar Okke.
(RP)