“Bagi konsumen yang membeli ponsel dari luar negerimereka harus membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Juga mendaftarkan nomor IMEI-nya. Masyarakat bisa mengecek keabsahan nomor IMEI melalui situs IMEI milik Kementerian Perindustrian,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari sepakat dengan regulasi validasi IMEI) yang sudah resmi diberlakukan di Indonesia. Validasi IMEI ini dapat menjadi faktor penguat bagi industri seluler dan melindungi konsumen dari barang illegal.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan Kominfo harus siap dengan regulasi terpadu bersama dengan Kementerian terkait. Tujuannya agar tidak muncul kegaduhan di masyarakat. Sebab, perangkat seluler yang aktif melebihi jumlah penduduk Indonesia.
Baca Juga:Salat Tarawih di Rumah atau Masjid? Berikut Sikap Ulama Arab SaudiSuka Makan Kue Ulang Tahun? Setelah Baca Ini Pasti Berpikir Dua Kali
“Pemerintah membuat regulasi dan sistem harus terpadu, antara Kemenperin, Kominfo, operator seluler. Penggunaan ponsel lebih dari 280 juta. Jangan sampai diberlakukan mundur karena itu merugikan konsumen. Mereka yang membeli ponsel tentu berpikir semua yang dijual di gerai atau online itu legal. Ini harus diantisipasi oleh pemerintah,” kata Kharis.(rh/fin)