GARUT – Kebijakan Bupati Garut Rudy Gunawan terkait rencana pelunasan hutang warga kepada Bank Emok atau rentenir berkedok koperasi mendapat perhatian banyak publik, ada yang mendukung adapula yang tidak.
Sebagian warga menilai, kebijakan Bupati baru menyasar sebagian kecil pihak yang memiliki hutang di bawah satu juta ke Rentenir. Padahal menurut sebagian warga, banyak masyarakat juga tengah mengalami kesulitan ekonomi dengan banyak hutang ke warung-warung, sanak saudara, kerabat dan lainnya diluar Bank Emok yang ingin dibantu.
“Kenapa yang dibantu hanya yang ngutang ke Bank Emok saja, padahal yang lain juga yang punya hutang cukup besar seperti ke keluarga, teman atau kerabat cukup risih, dampaknya kadang lebih ngeri dari tagihan bank emok, ada yang dikucilkan, beban moral, malu, bahkan sampai jadi musuh yang tadinya kerabat dekat,” kata Fauzi (28) salah warga Kecamatan Tarogong Kaler ketika menanggapi kebijakan Bupati Garut yang akan membayar hutang warga ke rentenir.
Baca Juga:Utang Warga ke Rentenir Bakal Dilunasi Pemda Garut, Begini SyaratnyaLawan Covid-19, Partai Gelora Garut Salurkan APD untuk Paramedis
Hal senada diungkapkan Aman, warga lainnya asal Kecamatan Kadungora. Menurutnya, tagihan dari rentenir memang menjadi momok menakutkan bagi mereka yang tidak sanggup membayar. Meski begitu, Pemkab diharapkan bisa berlaku adil dengan memberi hal serupa kepada warga lain yang kurang mampu dan terlilit hutang.
“Yang punya hutang di bawah satu juta itu banyak, tidak hanya ke Bank Emok atau rentenir saja, tapi ke warung-warung, ke temannya ke saudaranya juga banyak warga yang ngutang demi menambal kekurangan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka ada yang tidak mampu, saking tidak mampunya mereka tidak berani ngutang ke Rentenir karena takut tidak bisa bayar, mau darimana bayarnya penghasilan gak jelas,” katanya.
Justru kata Aman, beberapa pihak yang memilih ngutang ke rentenir atau bank emok yakni mereka yang punya bayangan untuk pembayaran karena punya penghasilan, sedikit atau banyak.
“Baiknya Bupati juga memberikan kebijakan untuk melunasi hutang-hutang rakyat kecil yang berurusan diluar kesepakatan dengan Bank Emok itu. Kenapa Pemda gak bayarin juga hutang ke warung. Kan misalnya hutang ke warung dibayar yang punya hutang terbantu, pihak warung juga terbantu jualannya bisa jadi uang buat modal usaha lagi. Kalau Bank Emok punya modal dari pembayaran kan buat ngerenten lagi mungkin,” katanya.