“Setahu saya, menu MBG itu sudah ditentukan sebelumnya. Hari ini apa, besok apa, itu pasti ada persetujuan. Nah ini yang akan kami dalami, siapa yang menyetujui, seperti apa kajiannya,” jelasnya.
Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awal, Aris mendorong Pemkab Garut membuka kanal pengaduan resmi bagi masyarakat.
“Program ini menyasar ribuan penerima, tentu perlu wadah pengaduan. Saya sudah sarankan ke Pak Sekda agar dibuatkan mekanisme pelaporan yang jelas ketika masyarakat menemukan persoalan di lapangan,” katanya.
Baca Juga:Kunjungan Wakil Presiden di Pesantren Cipasung Tasikmalaya Berjalan AmanSekda Garut sebut APBD Harusnya Bisa Diakses Publik
Meski demikian, Aris menegaskan bahwa MBG merupakan program jangka panjang pemerintah pusat yang harus dikawal bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Jumlah penerimanya ribuan, tidak mungkin diawasi satu per satu. Ke depan saya harapkan pemerintah daerah membuka ruang pengaduan agar program ini terus diperbaiki. Ini program jangka panjang yang harus kita kawal bersama,” pungkasnya. (Muhamad Rizka)