GARUT – Anggota Komisi II DPRD Garut, Imat Rohimat menilai pelaksanaan program tersebut masih jauh dari optimal, terutama karena jumlah rumah yang mendapatkan bantuan sangat jauh dari kebutuhan di lapangan.
Menurut Imat, jumlah Rutilahu di Garut sangat besar, namun program penanganannya belum sebanding.
“Program ini belum maksimal karena jumlah Rutilahu yang harus dibangun di Garut sangat banyak,” ujarnya, Jumat (28/11).
Baca Juga:Puluhan Ribu Rumah di Garut Rusak, Tahun 2026 Hanya akan Perbaiki 90 RumahKetua DPRD Garut Soroti Ketidaktepatan DTSEN
Imat mengungkapkan, berdasarkan data Disperkim Garut, jumlah penerima bantuan rutilahu pada tahun 2026 hanya 90 unit rumah. Angka tersebut dinilainya jauh dibawah kebutuhan dan tidak akan mengejar penyelesaian meski dihitung dalam periode lima tahun.
“Tahun depan hanya 90 rumah. Ini masih jauh dari target. Kalau 5 tahun hanya 90–95 rumah per tahun, tidak akan terkejar,” jelas Imat.
Ia berharap Bupati Garut dapat menambah porsi anggaran untuk rutilahu, meskipun kondisi fiskal daerah sedang terbatas.
“Kami paham anggaran menjadi kendala. Tapi saya berharap ada pos anggaran lain yang bisa dialihkan untuk rutilahu, karena jumlah rumah tidak layak huni sangat banyak,” ujarnya.
Terkait mekanisme penyaluran bantuan yang kini lebih banyak menggunakan skema swakelola melalui desa dan LPM, Imat menilai sistem tersebut kurang efektif dibanding bantuan tunai langsung kepada penerima.
“Kalau penerima mendapatkan Rp15 juta langsung, mereka bisa mengatur sendiri kebutuhan perbaikan rumahnya. Berbeda dengan sistem pembelian bahan oleh LPM, prosesnya panjang dan efektivitasnya kurang,” terang Imat.
Ia menilai penerima bantuan lebih memahami kebutuhan mereka sendiri dibandingkan pihak perantara.
Baca Juga:Jelang Libur Natal dan Tahun Baru Strategi Pengamanan Lalu Lintas DimatangkanPersigar Dibubarkan Setelah Dinyatakan Lolos Putaran Nasional Liga 4
Imat mengakui bahwa Disperkim menerima usulan dari desa dan LPM, namun menurutnya verifikasi yang dilakukan harus lebih mendalam, terutama dalam menentukan prioritas siapa yang paling membutuhkan.
“Verifikasi harus melihat kondisi nyata di lapangan, jangan hanya berdasarkan kebutuhan bahan. Pemerintah desa harus menunjukkan mana yang paling krusial,” tambahnya.
Menurut Imat, untuk mengejar penyelesaian persoalan Rutilahu di Garut, idealnya pemerintah daerah menargetkan 300 hingga 400 unit per tahun.
“Kalau mampu 400 unit per tahun, dalam lima tahun bisa selesai sekitar 2.000 rumah. Itu lebih realistis,” ujarnya.