Ketua DPRD Garut Soroti Ketidaktepatan DTSEN

RADAR GARUT
Ketua DPRD Garut
0 Komentar

GARUT – Penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Garut kembali menuai sorotan setelah muncul keluhan mengenai ketidaktepatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Banyak warga miskin ekstrem disebut tidak tercatat dalam data tersebut, sehingga tidak dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah.

Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar menegaskan bahwa pihaknya bersama perangkat daerah terkait sedang melakukan penataan ulang data agar penyaluran bantuan ke depan lebih akurat.

“Kita saat ini sedang dalam tahap perapihan data, supaya perbaikan kedepan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Baca Juga:Jelang Libur Natal dan Tahun Baru Strategi Pengamanan Lalu Lintas DimatangkanPersigar Dibubarkan Setelah Dinyatakan Lolos Putaran Nasional Liga 4

Aris menjelaskan bahwa DTSEN merupakan data yang dihasilkan langsung oleh pemerintah pusat. Namun, pihaknya menyadari bahwa data tersebut masih memunculkan persoalan di lapangan, terutama terkait ketidaksesuaian desil kesejahteraan yang diterima sejumlah warga.

“Data ini kita terima dari pusat dan sekarang masih dalam proses penyesuaian di lapangan. Banyak keluhan bahwa desil mereka tidak sesuai,” ungkapnya.

Aris mengungkapkan bahwa DPRD Garut telah melakukan pertemuan dengan Dinas Sosial terkait langkah-langkah perbaikan DTSEN. Ia memastikan bahwa proses koreksi dan perbaikan data masih terus dibuka.

“Kemarin kami sudah rapat dengan Dinas Sosial. Perbaikan-perbaikan data seperti ini masih terus diterima,” katanya.

Aris menekankan pentingnya percepatan dalam melakukan penyelarasan data DTSEN agar tidak menimbulkan dampak buruk kepada masyarakat, terutama mereka yang seharusnya berhak mendapatkan layanan atau bantuan tertentu.

“Saya sudah tekankan ke Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perbaikan ini harus dilakukan secepatnya dan harus benar-benar disesuaikan,” tegas Aris.

Ia mengingatkan bahwa kesalahan data bisa berimbas pada tidak diterimanya hak-hak warga yang membutuhkan.

Baca Juga:Bupati Menunggu Keputusan Pemerintah Pusat Kaitan Nasib 2.000 Guru di Garut yang Belum JelasRatusan Desa di Garut Kembangkan Ayam Petelur, Diskanak Mengaku Hanya Bisa Beri Pendampingan

“Jangan sampai ada kesalahan karena bisa berdampak pada layanan dan hak masyarakat yang seharusnya diterima tetapi justru diputus,” ujarnya. (Rizka)

0 Komentar