JAKARTA – Penyelenggaraan program Polisi mengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan diperkuat Pemerintah. Diketahui program relawan untuk anggota polisi itu sudah menjadi kesepakatan antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Polri.
Dilansir dari disway.id pada Rabu (13/11), Menteri Dikdasmen, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa pendidikan masyarakat di daerah 3T diakuinya memang tidak aman. Oleh karenanya ia mengaku pihaknya melakukan nota kesepahaman dengan Kapolri kaitan dengan hal tersebut.
“Nanti ada program polisi mengajar atau relawan mengajar yang sebagian dari unsurnya adalah dari kepolisian,” kata Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Mabes Polri.
Baca Juga:SAHARA, Simpul Ajengan dan Kyai Anom Garut Dukung Pasangan Helmi-Yudi di PilkadaSeorang Remaja di Bayongbong Meninggal Tersambar Petir Saat Bermain di Sawah
Dijelaskannya, apa yang dilakukan menjadi bagian dari komitmen Pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk memberikan layanan tersebut untuk semua anak-anak Indonesia di manapun berada.
Sementara, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa program polisi mengajar biasanya diikuti Bhabinkamtibmas dan anggota kepolisian yang ada di daerah. Dan saat ini pihaknya tengah merekrut 2.600 warga asli Papua untuk terlibat aktif berpartisipasi dalam program tersebut.
Menurut Sigit, Kemendikdasmen akan memberi ruang untuk para relawan meningkatkan keahlian dalam mengajar. Dengan begitu, program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat Papua.
“Tentunya ini akan sangat efektif apabila nanti pada saat mereka dikembalikan untuk dinas di Papua, diberikan pembekalan untuk skill terkait dengan masalah bagaimana membantu program-program terkait dengan apa yang menjadi program dari Kemendikdasmen dalam hal keterampilan mengajar,” katanya.
Menurut Sigit, mekanisme tersebut akan jauh lebih efektif diterapkan dalam menjalankan pendidikan di sekolah wilayah 3T. Kaitan dengan strategi penggunaan dana otonomi khusus yang lebih tepat sasaran pun menurutnya akan dibahas.
“Di sana sebenarnya ada tenaga-tenaga pendidik yang orang asli Papua yang bisa juga dibiayai dengan biaya tersebut sehingga kemudian bagaimana meningkatkan kualitas saudara-saudara kita terkait dengan masalah apa yang dibutuhkan itu betul-betul bisa berjalan,” pungkasnya. (dis)