RADAR GARUT- Jawa Barat sekarang hanya berjarak satu langkah dari status Provinsi Layak Anak, dengan 23 dari total 27 kabupaten dan kota yang telah meraih predikat tersebut.
Sementara itu, empat daerah masih dalam proses, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar, Siska Gerfianti, saat membuka Forum Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (KB) se-Jabar, di Kabupaten Karawang, pada Selasa (5/3/2024).
Baca Juga:Dinas Sosial Jawa Barat Salurkan Bantuan Logistik di CibedugMasa Tanggap Darurat 12 Hari Diberlakukan di Cigombong Pasca Bencana Tanah Gerak
“Kita dorong para bupati, wali kota, atau penjabat daerah tersebut untuk terus berupaya meningkatkan layanan dan kepedulian terhadap anak. Jika seluruh kabupaten kota di Jabar berpredikat Layak Anak, maka dengan sendirinya Jabar menjadi Provinsi Layak Anak,” ujar Siska Gerfianti.
Dalam rangka mendorong semua daerah memperoleh predikat layak anak, Siska menekankan pentingnya peningkatan kuantitas dan kualitas program, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota.
“Program seperti sekolah perempuan, peningkatan layanan aduan dan penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekolah ayah ibu yaitu program parenting, serta program konsultasi pranikah,” sebut Siska.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengingatkan bahwa hak perempuan dan anak harus menjadi fokus serius dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
“Oleh karena itu hak-hak mereka harus terpenuhi. Pembangunan berperspektif gender, ramah perempuan dan layak anak patut menjadi perhatian khusus,” ungkapnya.
Dalam konteks penduduk yang semakin meningkat, Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar, Dodo Suhendar, menyoroti berbagai permasalahan sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Penyelesaian masalah sosial harus dilakukan dengan kolaborasi dan inovasi lintas sektor, antar – OPD provinsi, serta kabupaten dan kota,” jelasnya.
Baca Juga:Kejaksaan Agung Menetapkan Helena Lim Sebagai Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi PT TimahKalah dari Indonesia, Vietnam Resmi Pecat Philippe Troussier
Forum Perangkat Daerah DP3AKB Jabar menjadi wadah kerja sama antara pelaku pembangunan di bidang PPPA dan KB, dengan tujuan menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan di tingkat kabupaten kota dan provinsi.
Forum dengan tema ‘Sinergi Lintas Sektor Mewujudkan Jabar sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak, Hambatan atau Tantangan?’ ini dihadiri oleh perangkat daerah yang terlibat dalam bidang PPPA dan KB se-Jabar, serta diadakan pada tanggal 5-6 Maret 2024.