JAKARTA,— Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, hari ini, Rabu 7 September 2022 mendatangi KPK.
Anies Baswedan mendatangi KPK dalam rangka memenuhi pemanggilan terkait balapan Formula E yang digelar pada 4 Juni 2022 lalu.
Anies Baswedan langsung melenggang santai memasuki gedung KPK sesudah turun dari mobilnya. Dia hanya membawa sebuah map tipis pada Rabu 7 September 2022.
Saat mendatangi KPK, Anies Baswedan tak terlihat dikawal.
Dia juga tidak memberikan statemen saat kedatangannya ke gedung KPK.
Baca Juga:Aprilia Tuareg 660 Resmi Meluncur di IndonesiaPersilahkan Mahasiswa Demo Tolak Kenaikan BBM
Anies Baswedan dipanggil KPK terkait dengan adanya laporan atas dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan Formula E di Ancol yang digelar Juni lalu.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, sebelumnya, membocorkan isi pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Anies Baswedan.
Sedangkan Ali Fikri, Plt Juru Bicara Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa dalam mendalami atas laporan dari msyarakat tentunya KPK hrus memanggil berbagai pihak untuk di klarifikasi dan memerikan keterangan.
“Siapapun jika dibutuhkan pastinya akan kami panggil untuk memeberikan keterangan yang ia ketahui,” jelas Fikri.
“Tindakan ini merupakan salah satu langkah dari KPK agar kami dapat gambaran utuh terkait atas laporan tindakan pidanan tersebut,” paparnya.
Dalam pemeriksaan yang akan dilakukan, Alex menjelaskan nantinya Anies Baswedan akan ditanyai seputaran proses perencanaan dan penawaran penyelenggaraan even tersebut.
“Setelah itu akan berlanjut pada proses penganggaran, kemudian pelaksanaannya sampai dengan pertanggungjawaban,” jelas Alex.
Baca Juga:Kabupaten Tangerang Akan Jadi Model Sanitasi Se-IndonesiaErling Haaland Dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo, Masa Depannya Diprediksi Bakal Mengerikan
Alex juga menjelaskan bahwa pihak KPK juga ingin mengetahui apakah dari pelaksanaan Formula E tersebut mendapatkan keuntungan atau tidak.
“Karena evennya sudah dilaksanakan kami ingin tahu bagaimana pelaksanaannya apakah kemarin itu mendapatkan keuntungan atau tidak. Kalau tujuannya bisnis kan pasti pertimbangannya nanti mendapatkan keuntungan, banyak wisatawan yang datang menginap, menumbuhkan ekonomi kan. Itu yang perlu kami klarifikasi bagaimana penganggarannya,” ujar Alex.
Sebelaumnya KPK juga telah meminta keterangan beberapa pihak, di antaranya mantan Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo.
Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten itu kini dapat menghirup udara segar lebih cepat.