KOTA TASIKMALAYA – Di saat sejumlah guru honorer di lingkup pendidikan dasar (dikdas) mulai menemukan titik terang, giliran guru-guru pendidikan menengah (dikmen) resah.
Mereka resah berkaitan dengan wacana pusat dalam mengikis personel honorer yang berimbas terhadap pemetaan tugas mereka di daerah.
Ketua Forum Guru PPPK Kota Tasikmalaya Ari Sudrajat menceritakan para guru honorer dikdas sudah bisa bernapas lega. Sudah klir. Dari 129 orang yang lulus passing grade bakal diangkat menjadi PPPK dalam waktu dekat.
Baca Juga:Momen Apresiatif, BRI Bawa Pekerja Berprestasi di daerah Terima Penghargaan Internasional BergengsiLumba-lumba Ini Tersisa 10 Ekor Lagi di Dunia
Sementara sisanya, sekitar 366 orang, akan diobservasi. “Kaitan itu kami minta dikawal, semua bisa digoalkan. Terutama DPRD dan Pemkot Tasikmalaya,” kata Hari kepada Radar, Selasa 12 Juli 2022.
Pihaknya tidak menampik persoalan itu merupakan kewenangan provinsi. Namun, ia meminta para wakil rakyat berempati agar nasib 3.000 honorer tidak terkatung-katung.
“Kami minta will DPRD Kota Tasikmalaya sebagai warga Tasik. KTP orang sini, teman-teman orang Tasik. Maka kita minta penguatan sambil kami juga akan ke DPRD Provinsi Jawa Barat dan ke gubernur biar klir bagaimana pengangkatannya,” ujar Hari.
Sebab, lanjut dia, di daerah lain upaya itu bisa dilakukan saat ada dorongan dari pemerintahan daerah. Dia mencontohkan Kabupaten Bogor, kuota pengangkatan guru dikmen bisa naik dari jatah sebelumnya.
“Itu nanti urusannya dengan DAU, otomatis perlu ada dorongan daerah dan kita harap wakil rakyat bisa upayakan itu,” tekadnya.
Merespons hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Ate Tachjan berkomitmen menyampaikan aspirasi para honorer. Waktu dekat ini, pihaknya bakal menyambangi sejumlah instansi di pemerintah pusat untuk menyampaikan itu.