JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, banyak terjadi penggunaan angaaran belanja daerah yang tidak tepat sasaran.
Khususnya, pada belanja daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan di masing-masing wilayah.
Menurutnya, dua hal itu sangat penting sebagai investasi sumber daya manusia di era bonus demografi kelak.
Baca Juga:Yudha, Anggota DPRD Garut Kunjungi 4 Keluarga Korban Kebakaran di Desa Cibiuk KalerRajin Pakai BRImo, Nasabah BRI Ini Dapat Hadiah Mobil Listrik Premium
“Maka dari itu pendidikan anggarannya 20 persen, kesehatan anggarannya 10 persen minimal. Itu sudah didengungkan dan disampaikan berkali-kali,” kata Tito, Jumat 17 Juni 2022.
Tito menuturkan, alokasi dana minimal tersebut merupakan amanat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, menurut Tito, fakta lapangan berbicara lain.
“Yang saya temukan di lapangan, betul (anggaran pendidikan) dianggarkan ada yang 25 persen, kesehatan 15 persen, tapi ujung-ujungnya beli peralatan-peralatan yang ujungnya hanya untuk di-mark up, tidak terpakai,” ungkapnya.
“Barangnya ada di dalam gudang, belum kompatibel atau belum cocok dipake di daerah itu tapi dibeli, tujuannya hanya untuk itu tadi, buat proyek saja dan ujung-ujungnya di-mark up, duitnya diambil,” sambungnya.
Menurut Tito, temuan tersebut sejalan dengan fakta lapangan di berbagai daerah di mana banyak anak muda masih tidak memiliki akses terhadap sekolah.
Selain itu, angka stunting di beberapa wilayah juga masih mencemaskan karena kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama masa pertumbuhan anak sejak kandungan.
“Oleh karena itu, tolong dipelototi betul mata anggaran pendidikan agar program itu, uang yang dialokasikan untuk pendidikan, betul-betul tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah pendidikan di daerah itu, terutama akses pendidikan,” tuturnya.
Baca Juga:Lurah Pluit Tegur Pemilik Nasi Uduk Aceh Jual Dendeng BabiDukung Industri Perfilman Tanah Air, BRI Ajak Nobar film Srimulat “Hil yang Mustahal”
Untuk itu, Tito menegaskan, kepada para penjabat (Pj) kepala daerah yang telah dilantik agar serius dalam mengurus pendidikan dan kesehatan di wilayah masing-masing.(dsw)