JAKARTA – Badan Pertanahan Nasional menjadi lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan pembebasan lahan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sehingga, area yang akan dibebaskan sudah ditentukan pemerintah, dalam pembebasan lahan proyek pun mengacu pada undang-undang.
“Titik-titik pembebasan lahan ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BPN. Sehingga pembebasan lahan mengacu pada titik tersebut,” ujar General Manager Coporate Secretary PT KCIC, Mirza Soraya, Ahad (14/11/2021).
Untuk itu, terkait adanya tuntutan pembebasan lahan di Kampung Lembur Sawah Cihonje RT 4 RW 16 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Mirza menyebut pihaknya tidak bisa melakukan hal itu. Mengingat kawasan tersebut tidak termasuk pada area yang dibebaskan.
Baca Juga:Jaksa Agung Bergerak Cepat Atasi Mafia Tanah dan Mafia PelabuhanWakil Ketua DPRD Garut Agus Hamdani Meninggal Dunia
Meski begitu, karena berada di sekitar trase KCJB, pihaknya bersama konsorsium Kontraktor tetap melakukan upaya-upaya mitigasi bencana.
Tujuannya apabila pembangunan KCJB berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, hal tersebut bisa dicegah atau diminimalisasi.
Apalagi Mirza menyebutkan jika kawasan tersebut sebelumnya merupakan kawasan rawan banjir karena berada di daerah terendah dekat penampungan air atau kolam retensi.
“Mengenai banjir di kawasan tersebut, kami juga sebelumnya sudah melakukan komunikasi dengan warga dan mengecek kondisi untuk mengetahui kondisi yang ada,” ujar Mirza.
Dari hasil pengecekan, diketahui jika di kawasan itu hanya terdapat 1 saluran air yang melintang melalui jalan tol menuju perkampungan lain yang kondisinya tersumbat sampah. Sebagai upaya penanganan, pihak kontraktor disebutkan Mirza selama ini telah membantu melakukan pembersihan saluran dan pengerukan sedimentasi.
Selain pembersihan saluran dan pengerukan sedimentasi, Mirza menyebutkan pada Juni lalu telah dilakukan pertemuan antara pihak KCJB warga dan pemerintah setempat. Dalam pertemuan tersebut, pihak KCJB berusaha mencarikan solusi untuk warga. Salah satunya mengusulkan pembuatan saluran pinggir dan membangun gorong-gorong.
Selain itu, pihak KCJB juga menawarkan bantuan berupa peninggian bangunan dan pembangunan ulang rumah warga yang terdampak. Namun usulan-usulan itu tidak diterima warga.
Baca Juga:Beri Dampak Positif pada 3 Sektor, Program Kartu Prakerja Dipuji Bank DuniaBenteng Sekolah Ambrol, Jamban Milik Mamat Rusak Tertimpa Reruntuhan
Di sisi lain, tahun lalu pihak KCJB sudah memberikan bantuan dana kerohiman pada masyarakat di area tersebut.
Hari ini, (14/11/2021), pihak KCJB juga kembali memberikan dana kerohiman pada 9 KK yang terdampak banjir.