GARUT, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengomentari rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang terungkap dari paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Terus terang saya bingung melihat kebijakan pemerintah ini, ketika ekonomi sedang berjuang tertatih-tatih utk bangkit dan pulih, kok malah dihantam dengan rencana menaikkan PPN,” ujar Anis
Menurutnya, menaikkan tarif PPN dalam kondisi daya beli masyarakat yang tertekan akibat pandemi dan krisis ekonomi bukanlah merupakan kebijakan yang tepat.
Baca Juga:Yudha Puja Turnawan Berbagi Paket Sembako kepada Kalangan Jurnalis GarutDikunjungi Anggota DPRD Garut, Mata Bah Amid Berkaca-kaca
Anis mempertanyakan bukti keberpihakan Pemerintah terhadap rakyat. Kenaikan PPN dampak kontraksinya bisa ke segala lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah bawah. Dampak yang utama adalah menghantam daya beli masyarakat dan membahayakan industri retail.
“Pemerintah jangan mencari jalan pintas untuk memenuhi target pajak. Jangan sampai Pemerintah kembali mencederai rasa keadilan,” kata Anis.
Ia mengingatkan, bahwa pemerintah baru saja menurunkan tarif PPh Badan, obral insentif pajak dan bahkan pembebasan PPnBM yang hanya menyasar kalangan tertentu yang notabene golongan menengah ke atas.
Tetapi disaat yang sama pemerintah berencana menaikkan tarif PPN yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena menyangkut konsumsi barang dan jasa masyarakat secara keseluruhan.
“Jangan sampai kenaikan PPN ini menjadi beban baru bagi konsumen dan dunia usaha secara luas. Saran saya, daripada menaikan tarif PPN yang sudah pasti akan semakin menyengsarakan masyarakat bawah, sebaiknya pemerintah menarik pajak dari harta atau warisan orang-orang kaya (wealth tax) di Indonesia,” usulnya. (khf/fin)