Oleh: Roni Gunawan, SE. Sekretaris Bidang Ristek DPP GMNI
RADAR GARUT, JAKARTA – Di bulan suci Ramadhan ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) sedang menyiapkan program Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2021.
Tak tanggung-tanggung anggaran yang disiapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp 500 miliar yang diperuntukan untuk subsidi ongkir (ongkos kirim) bagi pembelian produk dalam negeri.
“Saya sangat miris dengan situasi seperti ini, dalam program atau kebijakan pemberian subsidi ongkir ini justru saya menilai kapasitas Airlangga Hartarto itu seperti seorang CEO suatu perusahaan bukan sebagai Menko Ekonomi. Ujar Roni Gunawan, SE. Sekretaris Bidang Ristek DPP GMNI.
Baca Juga:Abdy Dorong Pemekaran Dua Wilayah di JabarPemprov Jabar Kawinkan 3 BUMD dengan PT Krakatau Steel Tbk
” Harusnya sekelas Menko Ekonomi (Airlangga Hartarto) yang notabene punya riwayat pendidikan yang begitu lengkap dengan gelar Master of Bussiness Administrator di Melbourne Bussines School University itu mampu mengaplikasikan ilmunya dalam sebuah kebijakan yang tentunya menguntungkan semua pihak (rakyat dan negara),” Ujar Roni.
“Bukan malah berpihak pada suatu kelompok saja, terus ketika membuat suatu kebijakan atau program harusnya menyentuh semua segmen masyarakat, bukan malah menguntungkan sebagian pihak, apalagi dalam program ini yang jelas diuntungkan sekali perusahaan-perusahan swasta bukan BUMN apalagi rakyat kecil,” tambahnya.
” KPK harus selidiki itu. Kalau saya cermati ini mirip-mirip kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menganggarkan Rp7,2 miliar untuk subsidi kuota internet yang kalau saya boleh katakan juga gagal, jelas ini penghamburan uang negara, cek aja kelapangan apa program ini tepat sasaran? Jelas tidak, toh siswa/i dan mahasiswa/i yang harusnya dapet ini malah engga, selain itu kuotanya gak bisa mengakses situs-situs yang dipakai untuk belajar, kuota ini kan engga manfaat jadinya. Apa susahnya negara membuat hotspot gratis lewat jangkauan internet desa yang permanen, jadinyakan internet nya bisa digunakan oleh semua kalangan,” ujarnya.
Namun jika Menko Ekonomi Airlangga Hartarto masih kekeuh dengan program ini saya lebih setuju pengirimannya melalui Kantor Pos misalnya, selain ongkosnya lebih murah juga sebagai bentuk sinergitas pemerintahan dalam mengembangkan dan mensosialisasikan fasilitas negara yang bisa dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik dalam upaya pertumbuhan pendapatan negara.