““Tradisi demokrasi yang demokratis selama ini, falsafahya akan diganti dengan nilai-nilai kapitalisme baru yang merampas hak-hak individual dan berserikat atau berkumpul. Mereka juga diberikan kewenangan untuk memobilisasi dana, tanpa dikenai peradilan. Ini anomali yang berbahaya sekali,” ujar Fahri kepada wartawan, Kamis (15/10).
Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengaku, sejak awal sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membuat UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menggabungkan 79 UU menjadi 1.200 pasal.
Hal itu menurut Farhri akan memicu gelombang demontrasi rakyat besar-besaran. Sehingga ia menduga UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga:Gatot Cs Dilarang Jenguk Pentolan KAMITimnas U19 : Laga Kedua Kurang Greget
“Dari awal saya sarankan ke Presiden, ngapain bapak membuat UU baru. Duduklah satu meja dengan konstituen dan stakeholder, apa yang mau dipercepat, misalkan perizinan, kepastian dalam berusaha dan akuisisi lahan, pakai saja UU yang ada. Di sinkronisasi saja, lalu buatlah peraturan pemerintahannya, PP-nya,” tandasnya. (khf/fin)