RadarPriangan.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Permasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) belum mengeluarkan Habib Bahar bin Smith dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Ditjen PAS masih mempertimbangkan pengajuan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat, atas gugatan pencabutan hak asimilasi yang dilayangkan pihak Bahar Smith.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkumham Rika Aprianti mengatakan, tergugat dalam hal ini Balai Permasyarakatan (Bapas) Bogor ataupun Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat dimungkinkan untuk melakukan upaya pikir-pikir dan banding berdasarkan putusan hakim.
“Berarti, masih ada hak untuk melakukan upaya banding,” ujar Rika saat dikonfirmasi, Selasa (13/10).
Baca Juga:Bahar Smith Menang, Kemenkumham Diminta Kembalikan Hak AsimilasiKadis Pertanian Ciamis Sebut Kelangkaan Pupuk Karena Kementan Fokuskan Alokasi ke Luar Jawa
Rika membeberkan, pihaknya hingga kini belum menerima kutipan putusan dari PTUN Bandung. Kutipan putusan tersebut, kata Rika, merupakan bentuk inkrah dari pengadilan itu.
Dikatakannya pula, pihaknya masih dapat melakukan upaya hukum atas putusan tersebut. Jadi permohonan Bahar Smith dikabulkan hakim, bukan lantas bisa langsung bebas atau keluar penjara menikmati masa asimilasi.
“Jadi kita tunggu dulu dan langkah-langkah yang bisa diambil oleh Bapas dalam hal Kanwil Kemenkumham Jabar adalah masih memiliki hak untuk upaya banding. Jadi tidak bisa semerta-merta Habib Bahar dikeluarkan. Saya rasa pihak kuasa hukum juga mengetahui bagaimana aturan atau hak hukum yang bisa dilakukan,” ucapnya.
Ia pun meyakini, pihak Bahar Smith juga akan menempuh upaya hukum yang sama apabila majelis hakim PTUN memenangkan Bapas Bogor dalam pengadilan.
“Jadi kita sama-sama hormati proses hukum, kami hormati putusan pengadilan, kuasa hukum Habib Bahar juga hormati hak-hak hukum Bapas Bogor,” tutup Rika.
Azis Yanuar, Tim Kuasa Hukum Bahar Smith, meminta Kemenkumham untuk segera membebaskan kliennya dari Lapas Gunung Sindur. Sebab, PTUN Bandung telah mengabulkan gugatan atas pencabutan asimilasi yang diajukan kliennya pada Senin (12/10) kemarin.
“Harusnya secepatnya dibebaskan. Kami meminta pihak pemerintah dalam hal ini untuk patuh terhadap hukum dan konsekuen dengan putusan pengadilan,” kata Aziz Yanuar kepada awak media, Selasa (13/10).