Ke halaman itulah meja kerjanyi dipindah. Di halaman itu pula rapat-rapat dengan wali kota dilangsungkan.

”Saya sendiri sudah tiga-empat kali diajak beliau rapat di tempat terbuka itu,” ujar Dokter Brahmana.

Senin kemarin pun dr. Brahmana yang diminta memimpin rapat. Acara
pertamanya pidato pengantar dari wali kota. Bu Risma berpidato kira-kira
setengah jam.

Setelah itu giliran para pimpinan rumah sakit yang berbicara.

Drama itu sendiri terjadi ketika dokter Sudarsono tengah memberikan
paparan. Ia adalah Ketua Tim Penyakit Infeksi Emerging dan Remerging
(Pinere) RSUD dr. Soetomo Surabaya, milik Provinsi Jatim.

Dokter Sudarsono lagi menceritakan keadaan rumah sakit yang ia pimpin. Tiba-tiba, itu tadi. Bu Risma ndelosor di lantai –yang tak lain adalah aspal yang biasa untuk tempat berhenti mobil.

Begitu lama Bu Risma ndelosor. Beberapa orang sampai ikut merayu untuk mengakhiri adegan itu.

Bu Risma pun kembali duduk di kursinyi.

Setelah kembali duduk dia pun mengungkapkan kejengkelannyi pada RSUD
dr. Soetomo. Yang, katanyi, sulit diajak koordinasi. Dari ucapannyi itu,
terkesan, pasien Covid-19 dari Surabaya tidak bisa masuk ke situ. Kesan
lainnya lagi: Pemprov, sebagai pemilik RS itu, tidak mendukung program
Covid-19 wali kota.

Kesan, di zaman medsos ini, bisa lebih dominan dari data. Menurut data, pasien RS Dr Soetomo kebanyakan adalah warga Surabaya.

Kalau pun ada pasien Surabaya yang ditolak itu karena rumah sakitnya
lagi penuh. Bukan karena wali kota Surabaya lagi bertengkar dengan
gubernur Jatim.

Jatim memang lagi punya gubernur dan wali kota yang sama-sama wanitanya. Hanya beda partainya.

Baru sekitar dua menit Bu Risma mengungkapkan kejengkelannyi ke RS
dr. Soetomo, dia berdiri lagi. Maju ke depan lagi. Sujud lagi. Ndelosor lagi. Untuk yang kedua kalinya.

IDI Surabaya pun mengusulkan terobosan. Rapat setuju. Tinggal menunggu persetujuan. Juga menunggu anggaran.

Usul Dokter Brahmana adalah: agar setiap Puskesmas di Surabaya
disediakan alat pengukur oksigen. Banyak pasien yang tidak ada gejala