Begitu juga dengan toko, warung, maupun pasar swalayan yang memang barang dagangannya dibutuhkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Tempat-tempat tersebut tidak boleh dilarang untuk dikunjungi. Namun, tetap dalam pengawasan ketat pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyarankan pemerintah melakukan isolasi sebagian (partial lockdown) untuk wilayah DKI Jakarta dan zona merah lain di Indonesia.

Ia menjelaskan isolasi sebagian itu dilakukan agar tidak terjadi lonjakan COVID-19. ?”Dengan demikian, Indonesia tidak menjadi episentrum baru penyebaran pandemi COVID-19,” ujar Hidayat di Jakarta, Jumat (27/3/2020) .

Dia menjelaskan pemerintah wajib mencegah lumpuhnya sistem layanan kesehatan karena lonjakan kasus yang tinggi. Menurutnya, isolasi sebagian sudah dilaksanakan di 17 negara.

Urgensinya pun sudah disuarakan oleh anggota DPR RI, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dan Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI).

Terpisah, Anggota Komisi IX (Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan) DPR RI Dewi Aryani meminta kepala daerah tidak gegabah mengambil kebijakan lockdown.

“Masyarakat sekarang, dengan makin meluasnya penyebaran virus, makin panik. Kepala daerah harus mempertimbangkan banyak aspek. Jangan gegabah mengambil kebijakan lockdown,” kata Dewi Aryani.

Menurutnya, langkah kemanusiaan perlu adanya pertimbangan yang matang serta tidak menabrak aturan dari pemerintah pusat maupun perundang-undangan yang ada. Apalagi, tujuannya untuk menyelamatkan rakyat. “Langkah yang diambil lockdown, tetapi realisasinya setengah hati,” tukasnya.

Menurut Dewi, sebaiknya pendataan di tingkat RT dan RW. Bukan langsung tingkat kota/kabupaten. Hal ini untuk mempermudah Satuan Tugas Monitoring COVID-19 melakukan kontrol melalui patroli. Dengan demikian, lebih efektif dalam pengawasan. “Jangan sampai tim medis ini nantinya malah tumbang karena lelah dan sakit dengan coverage area yang makin luas,” paparnya.(rh/fin)