RADAR GARUT- Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya merupakan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan semata, tetapi juga harus memiliki dampak yang nyata terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa upaya penguatan reformasi birokrasi yang terencana dan terpadu antara provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat, serta pembinaan yang intens dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi beserta kementerian teknis lainnya, telah memberikan peningkatan yang signifikan pada indeks reformasi dan birokrasi di Jawa Barat.
“Kita tahu bahwa Provinsi Jawa Barat adalah salah satu dari lima pemerintah provinsi dengan capaian terbaik di Indonesia, namun itu bukan tujuan akhir kita,” ucap Bey Machmudin pada acara Anugerah Reformasi Birokrasi Jawa Barat di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/3/2024).
Baca Juga:HP Mid-Range yang Menarik! Review Nothing Phone 2APerplexity: Mesin Pencarian AI yang Siap Menantang Google
“Tujuan akhir kita adalah menuntaskan isu peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” sambungnya.
Oleh karena itu, Bey menekankan bahwa prinsip jemput bola dalam menyelesaikan permasalahan yang ada harus diiringi dengan inovasi yang sesuai dengan tata kelola yang akan memberikan nilai lebih dibandingkan hanya mengandalkan angka-angka penilaian.
“Akan sangat tidak adil bagi masyarakat yang melihat kita sebagai aparatur pemerintah daerah berbangga diri dengan hasil penilaian, sementara di sisi lain permasalahan yang ada di sekitar kita tak kunjung terselesaikan,” tambahnya.
Untuk itu, solusi yang konkret harus dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Aparatur di daerah harus mampu mengurangi permasalahan, bukan menambahnya.
Bey juga menyoroti bahwa permasalahan di masyarakat tidak akan pernah habis, oleh karena itu, perangkat daerah harus lebih responsif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Selesaikan hari ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga telah mendorong penyelesaian bersama isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, digitalisasi stunting, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi, hingga peningkatan produk dalam negeri.
Adapun sebuah isu-isu dari Jawa Barat yang masih harus segera diselesaikan meliputi sebuah pembenahan sampah, kemacetan perkotaan, sampai penanganan bencana.