JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyindi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sindiran itu disampaikan BEM UI melalui postingan video di akun media sosial resmi BEMUI_Official.
Video berdurasi 11 detik itu memperlihatkan wajah Presiden Jokowi diedit.
Dalam narasinya, admin BEM UI menyindir pemerintahan Jokowi dengan menyebut Indonesia saat ini berjalan mundur.
Baca Juga:Depresi Jadi Korban Penyekapan dan Diperkosa, Seorang Wanita Nekat Tabrakan Diri ke KeretaCiri-ciri Teman Munafik yang Patut Diwaspadai dan Dijauhi
“Menuju Indonesia Mundur?,” cuit akun resmi BEMUI_Official seperti dikutip FIN pada Selasa (12/4/2022).
Pada video tersebut terlihat cuplikan animasi yang memperlihatkan seseorang yang mengenakan jas dan celana panjang hitam tengah berjalan mundur.
Wajah orang yang mengenakan jas hitam itu telah diedit dan diganti wajah Presiden Jokowi yang berjalan mundur hingga jatuh ke sebuah jurang.
Selain mengunggah video tersebut, admin BEM UI juga membagikan kicauan lain bernada sindiran Jokowi.
“Selamat datang di era kemunduran, saat negara hukum justru melanggengkan jahatnya kekuasaan,” lanjut BEMUI_Official.
Selain itu, BEM UI juga menyebut kebijakan Presiden Jokowi selama memimpin Indonesia dinilai menyiksa.
“Sudah hampir delapan tahun sejak pertama kali Indonesia diduduki oleh rezim kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selama itu juga, kami terus dihiasi dengan banyaknya janji-janji manis tak terlaksana juga kebijakan yang menyiksa,” tulisnya lagi.
Baca Juga:Anggarkan Rp 1,6 Miliar, Pemkab Garut Akan Bangun Jembatan Wareng di Kecamatan PakenjengTingkatkan Produk Dalam Negeri, Ridwan Kamil Ajak Kejaksaan Tinggi Jabar Maksimalkan Marketplace
Dalam narasinya BEM UI menyebut saat ini banyak wacana liar dari penguasa.
“Sekarang, wacana-wacana liar penguasa mulai bertebaran. Aroma busuk perpanjangan kontrak jabatan mulai tercium kencang. Presiden meminta agar semua sesuai konstitusi. Namun kita dipenuhi isyarat akan konstitusi yang telah dikebiri dan dalam waktu dekat dapat diganti,” tutupnya.
Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menolak buka big data soal penundaan pemilu.
Ini terjadi saat Luhut menemui dan berdebat dengan massa BEM UI di Balai Sidang UI (Universitas Indonesia), Depok, Selasa (12/4/2022).
Luhut menegaskan dirinya memiliki hak untuk menolak menunjukkan big data yang menunjukkan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024 tersebut.