BANDUNG – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengingatkan kembali pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri saat Pidato HUT ke 48 PDI Perjuangan bahwa, Desa adalah ujung tombak pemerintahan, yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidupnya tradisi dan adat istiadat.
Hal ini diungkapkan Ono, saat diskusi bareng Kuwu (Kepala Desa) se-Kabupaten Cirebon, Minggu (26/2) yang digagas oleh Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) terkait masih banyaknya persoalan rakyat di desa yang perlu diselesaikan.
“Ibu Ketum mengatakan bahwa desa adalah taman sari kearifan lokal nusantara. Itulah sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa,” kata anggota Komisi IV DPR RI ini, Kamis (16/3).
Baca Juga:Kejati Apresiasi LDII Jabar Bentuk Masyarakat Taat HukumKeputusan Sudah Bulat, Ridwan Kamil Bakal Kembali Ikut Pilgub Jabar
Dalam diskusi tersebut Ketua FKKC, Muali menyampaikan saat ini Kuwu menjadi sasaran utama rakyat saat ada masalah.
Kuwu dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah rakyat dari mulai infrastruktur jalan sampai masalah bantuan sosial.
“Saat ini, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang bersumber dari Dana Alokasi Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan didorong untuk fokus menyelesaikan masalah terkait dampak Covid-19 dan pengorbankan pembangunan infrastruktur,” kata dia.
Kuwu Aris Tarmidi, menyampaikan bahwa selama ini dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk bantuan keuangan sangat kecil, hanya Rp 130 juta pertahunnya.
Menanggapi hal tersebut, pria yang karib disapa Mang Ono ini mengatakan PDI Perjuangan telah menjadikan “Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat dan Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara sebagai tema dalam Rakernas 2021 dengan rekomendasi mendorong seluruh kader PDI Perjuangan yang duduk di legislatif dan eksekutif untuk fokus membantu dan membangun desa.
Sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Ono mempunyai program Jabar Bangkit 2024 dan sepakat dengan Kuwu-kuwu untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan kepada desa di seluruh Jawa Barat sebesar Rp. 500 juta tiap tahunnya.
“Sangatlah tepat bila bantuan keuangan desa ditambah menjadi 500 juta, supaya desa bisa membangun lebih banyak lagi dan dapat menyelesaikan masalah rakyat. Saya masukkan program 500 Juta dalam Jabar Bangkit 2024 sebagai program PDI Perjuangan dan Calon Gubernur Jawa Barat 2024.” tuturnya.