GARUT – Bupati Garut Rudi Gunawan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut menyetujui tuntutan para Tenaga Kesehatan (Nakes) dengan mengusulkan penambahan kuota PPPK pada tahun 2022.
Di hadapan peserta aksi di depan Gedung DPRD Garut, Rudi mengatakan, penambahan kuota PPPK untuk nakes ini sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK), yang akan segera diselesaikan.
“Kami akan menambah kuota sesuai ANJAB ABK, yang tadinya 100, mungkin jadi berapa. Tapi, mereka harus mendapatkan perlindungan,” kata Rudi saat diwawancarai pada hari senin (4/7/2022).
Baca Juga:Honorer Nakes Ancam Mogok Kerja, Jika Tuntunan Penambahan Kuota Tidak Dikabulkan834 Siswa SMKN 2 Garut Ikut Prakerin di 187 Perusahaan
Perlindungan yang dimaksud ialah, bahwa para Nakes ini akan mendapatkan kuota, dan selain dari Nakes yang sudah masuk ke data tidak akan mendapatkan kuota.
Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan yang terbaik dan bersama – sama untuk permasalahan untuk para nakes ini.
“Yang penting bahwa, Pemerintah Daerah dan 50 Anggota DPRD beritikad baik,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Garut Komisi 4 Irwandani mengatakan ANJAB ABK ini bertujuan untuk menganalisa tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Garut, baik itu di Puskesmas maupun di Rumah Sakit.
“Tadi pak Bupati mengatakan bahwa ANJAB ABK itu inshaa allah diselesaikan tanggal 5. Jadi, nanti setelah tanggal 5 mau pak Bupati dirilis. Sehingga, nanti kelihatan berapa kuota yang diajukan,” kata Irwandani.
Dia mengatakan, pihaknya akan mendukung para Nakes ini, karena para nakes ini merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat Kabupaten Garut. Namun, harus sesuai dengan ANJAB ABK.
“Kalau sekarang masih kabur. Karena tadi informasi yang kita dapatkan, ada Puskesmas yang sudah overlapping tenaganya. Sedangkan, di sisi lain juga ada Puskesmas yang kekurangan tenaga,” katanya.
Baca Juga:BNI Gelar Golf Friendly Match Sebagai Rangkaian HUT Ke-76Kelapa Parut asal Jabar Diekspor ke Meksiko
Maka dari itu, pihak Pemerintah Daerah akan melakukan Zoom Meeting dengan para Kepala Puskesmas, untuk menentukkan berapa banyak tenaga kesehatan yang dibutuhkan.(cat)