BANDUNG — Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Desa Kabupaten Sumedang sebagai Top 10 dan Top 32 dalam Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2020. Apresiasi itu pun menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kinerja.
Secara khusus, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir didampingi istri Hj Susi Gantini menerima Penghargaan Top 10 dan Top 32 Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2020 berupa piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan di The Trans Luxury Hotel Bandung, Selasa (15/12/2020).
”Inovasi Sakip Desa telah berhasil menjadikan Kabupaten Sumedang sebagai Top 10 mengalahkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat,” ungkap Dony.
Baca Juga:Malam Tahun Baru Rentan Penyalahgunaan Narkotika, BNNK Intensifkan Monitoring di Sejumlah WilayahAlek Kunkun Maju di Bursa Pemilihan Formatur DPD PAN Garut
Dony menegaskan, dengan adanya SAKIP Desa, tata kelola pemerintah desa harus berorientasi hasil. Dan akan berbasis kinerja dan bersinergi antara kecamatan dan kabupaten. ”Dampak jangka panjangnya, akan berdampak kepada penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting dan pelayanan yang optimal,” imbuh Bupati.
Ayah tiga orang anak ini yakin, dengan adanya SAKIP Desa, pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa lebih fokus dan berorientasi hasil. Satu hal yang tak kalah penting dilakukan bersama ASN Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah melakukan disruptive village reform’ dengan meluncurkan kebijakan SAKIP Desa.
”Dengan diterapkannya SAKIP Desa, ada potensi efisiensi sampai 15 persen. Dana Desa di Sumedang mencapai Rp 300 miliar lebih, dengan menerapkan SAKIP Desa kami proyeksikan efisiensinya bisa mencapai angka Rp 40 miliar lebih,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Asep Sukmana mewakili Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mengapresiasi inovasi SAKIP Desa yang menjadi percontohan di kota/kabupaten di Jabar.
”Menurut saya Sakip Desa sangat luar biasa. Sekarang ini banyak sekali uang-uang yang bergulir di desa yah. Tapi tidak ada instrumen atau tidak ada program bagaimana agar uang ini digunakan scara transparan,” kata Asep.
Di sisi lain, Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berantusias mengikuti Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) 2020. Secara persentasi, hampir naik 100 persen dibandingkan 2019.