RadarPriangan.com, GARUT – Mahasiswa Keguruan Indonesia (MKI) Kabupaten Garut menyoroti masalah pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang kian hari dirasakan begitu besar dampak buruknya terhadap perkembangan anak.
M Abdussalim, pengurus besar MKI Garut melihat dampak buruk PJJ bukan hanya berkutat pada kuota internet. Tapi ada yang jauh lebih besar dari hal itu.
” Dampak negatif yang terjadi pada siswa itu suatu hal yang real. Kalau terus menerus pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, bisa menjadi suatu risiko yang menimbulkan akan ketidak seimbangannya pemikiran,” ujarnya, (21/11/2020).
Baca Juga:Ferdiansyah Dengar Pendapat Masyarakat, Pancasila Sebagai Sumber HukumUpdate Kasus Positif Covid-19 Garut, Jumat 20 November 2020
” Ditambah lagi banyak orang tua yang tidak paham dengan peran fungsi orang tua, ditambah lagi faktor ekonomi yang mendorong anak terpaksa bekerja membantu keuangan keluarga akibat terdampak pandemi,” lanjutnya.
Kondisi itu menyebabkan anak berpotensi terancam putus sekolah. Ditambah juga proses tumbuh kembang karakter dan pemikiran siswa menjadi terhambat.
Oleh karena itu, Abdus meminta kepada Pemerintah Kabupaten Garut untuk kembali menganalisa sistem PJJ dan mempertimbangkan untuk segera membuka belajar tatap muka.
Moh. Sehabudin mahasiswa Universitas Garut fakultas pendidikan Islam dan keguruan, mengatakan, harus ada kebijakan yang jelas ketika berbicara kerumunan massa, kerumunan pasar, kerumunan pariwisata dan juga kerumunan demonstrasi.
” Itu adalah salah satu bukti yang jelas meskipun Kabupaten Garut sedang ada di posisi zona orange,” ujarnya.
” Saya yang sedang melaksanakan PLP (program latihan propesi) merasakan sulitnya pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini supaya kena subtansi materi pembelajaran yang saya berikan kepada siswa, bukan hanya persoalan akses jaringan dan juga handphone, tetapi pendekatan emosional dan juga sosial antara peserta didik dengan peserta didik dan pendidik dengan peserta didik yang dipengaruhi akan keterbatasan media sosial,” ujarnya.(*)