Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, bahwa lambatnya proses input data, verifikasi dan validasi data nomor HP siswa ke aplikasi juga banyak dikeluhkan oleh operator sekolah, karena tidak konsisten dengan aplikasi yang digunakan.
“Terutama dari sisi akses, karena banyaknya sekolah yang menggunakan aplikasi tersebut sehingga proses entri menjadi sangat lambat,” kata Sekjen FSGI Heru Purnomo.
Menurut Heru, dengan banyaknya kendala teknis dalam proses input data tersebut, ada baiknya pendataan nomor handphone untuk subsidi kuota internet siswa dan guru diperpanjang.
Baca Juga:Satu Hari, 16 Orang Dilaporkan Positif Covid-19Luar Biasa, PLN Sabet 3 Penghargaan di Ajang BUMN Marketeers Award 2020
“Kami meminta agar proses entri maupun verifikasi dan validasi diperpanjang tanpa batas cut off karena bisa muncul kendala-kendala teknis seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP yang baru, ganti nomor HP, jaringan tidak support dan lain-lain,” tuturnya.
Selain itu, Heru meminta Kemendikbud dan Pemerintah Daerah memiliki pemetaan yang akurat terhadap implementasi PJJ. Hal itu terkait berapa banyak siswa yang melaksanakan PJJ secara daring atau berapa banyak siswa yang melaksanakan PJJ luring maupun kombinasi antara keduanya.
“Seberapa banyak siswa yang punya HP atau punya jaringan internet. Kami khawatir, besarnya selisih antara nomor yang sudah terdaftar dengan target jumlah siswa yang akan diberikan bantuan menunjukkan implementasi PJJ tidak berlangsung sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
Dapat diketahui, Kemendikbud menggelontorkan dana sebesar Rp7,2 Trilun untuk bantuan kuota Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Bantuan berupa kuota data internet ini bakal diberikan kepada pelajar, guru dan dosen mulai September 2020, selama empat bulan.
Bantuan kuota internet bagi siswa yakni sebesar 35 gigabyte per bulan. Lalu, guru 42 gigabyte per bulan. Sedangkan, untuk mahasiswa dan dosen diberikan masing-masing 50 gigabyte per bulan. (der/fin)