GARUT – Belasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garut, rencananya akan mendatangi Kemendagri sekaligus memberikan laporan terkait dengan kinerja Penjabat (PJ) Bupati Garut selama 100 hari masa kerja.
Ketua Forum Suara Rakyat Indonesia (FSRI) Kabupaten Garut, Asep Sopian menyampaikan, bahwa banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait dengan kinerja PJ Bupati Garut, Barnas Adjidin.
“Saya dapat keluhan dari kawan-kawan perwakilan masyarakat, saya tampung semuanya. Salah satunya masalah penutupan Jalan Pendopo itu masyarakat jadi tidak nyaman, karena dulunya tempat itu kan jadi tempat wisata bagi mereka, sekarang jalurnya ditutup dan para pedagang di situ juga sama sekarang jadi tidak bisa mengais rezekinya di sana, itu salah satu hal yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat,” Ujar Asep Sopian, Kamis 25 April 2024.
Baca Juga:Ketua Abpedsi Garut: Masa Jabatan BPD Juga Mengikuti Kades 8 TahunDinas LH Garut Akan Kejar Amanah 30 Persen RTH di Kota, Akan Dibuatkan UPT Khusus
Asep Sopian, atau yang akrab dipanggil Boy itu menyampaikan, bahwa kegaduhan lainnya yang terjadi di masyarakat Garut itu yakni masalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).
Menurutnya, terkait dengan penertiban PKL yang saat ini dilakukan oleh Barnas Adjidin, justru tidak sesuai dengan peraturan yang semestinya, bahkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Barnas Adjidin itu malah menimbulkan banyak kesenjangan sosial bagi para PKL di Kabupaten Garut.
“Karena berdasarkan peraturan pemerintah Perpres nya itu ada tentang PKL, ada juga peraturan mendagri tentang tata caranya, kemudian juga ada Perda K3 tentang peraturanya. Nah ini ada ke tidak sinkronan diantara peraturan itu, karena kemarin pada saat penertiban PKL itu banyak menuai kesenjangan sosial diantara PKL,” katanya.
Selain itu, Boy juga mengungkapkan, bahwa banyak juga laporan dari masyarakat kepada dirinya terkait dengan anggaran yang sampai dengan detik ini stagnan.
” Banyak juga laporan kepada saya tentang anggaran yang sampai hari ini tidak berjalan dengan baik, karena itu merupakan salah satu point atau kewenangan dari PJ Bupati,” ungkapnya.
Dengan begitu, Ia menambahkan, bahwa saat ini sekitar 15 ketua LSM dan juga perwakilan serta tokoh masyarakat sudah melakukan pertemuan guna melaporkan terkait dengan penilaian kinerja PJ Bupati Garut kepada Kemendagri.