Jakarta – Upaya Presidensi G20 Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan menjadi salah satu hal yang disampaikan oleh Menko Airlangga Hartarto dalam pertemuannya dengan Presiden COP26 UK Alok Sharma, di Jakarta, Rabu (16/02). Dalam pertemuan tersebut juga hadir Duta Besar Inggris untuk kerjasama Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins dan UK COP26 Envoy John Murton, kerjasama dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Inggris.
Menko Airlangga Hartarto dalam pertemuan kerjasama tersebut membahas ahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian kedua pihak antara lain sinergitas COP26 dengan G20 di mana Indonesia saat ini menjabat sebagai Presidensi, upaya dan langkah global menuju net zero emission, dan transisi energi serta kerjasama dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Inggris.
Selanjutnya, menurut Menko Airlangga Hartarto pemerintah Indonesia juga menghargai rangkaian proses, kegiatan dan outcome yang dihasilkan dari Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue yang dipimpin Indonesia bersama Inggris selaku Co-chair selama 2021. Sebagai proses dialog dalam kerangka multilateral dan telah diikuti oleh lebih dari 28 negara, Inggris selaku penggagas Dialog akan menindaklanjuti kesepakatan FACT Dialogue sebagaimana terangkum dalam dokumen Roadmap for Actions yang diluncurkan di sela-sela COP26 di Glasgow, November 2021 lalu.
Baca Juga:Ketua FHNK21 Berharap Pemerintah Meringankan Syarat Pendidikan Profesi GuruLahan Parkir Pantai Pangandaran Dinilai Sempit, Bupati: Demi Kenyamanan Wisatawan, Lahan Parkir di Pantai Timur Pangandaran Akan Dibuat
Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia tengah melakukan review atas hasil outcome FACT Dialogue dimaksud dan juga format partisipasi kerjasama ke depannya, kerjasama dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Inggris.
Dari aspek kerjasama bilateral dengan Inggris, Menko Airlangga Hartarto mengharapkan agar rencana penerapan standar keberlanjutan terhadap sejumlah komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tengah dilakukan Inggris, ke depannya tidak akan menghambat dan menjadi barrier perdagangan bilateral kedua negara. Penting bagi semua negara untuk mengedepankan kerjasama yang saling menguntungkan guna pemulihan ekonomi.