GARUT – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Garut menggelar aksi di DPRD Kabupaten Garut, Jumat (20/12).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas carut marut pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai penuh dengan praktik korupsi dan kebijakan kontroversial. Massa aksi menuntut pembenahan serius melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Garut.
Koordinator aksi, Adrian Hidayat mengungkapkan bahwa BUMD seharusnya menjadi pilar penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kondisi saat ini justru menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat.
Baca Juga:Alfamart dan Zwitsal Kolaborasi untuk Kesehatan Ibu dan Anak di GarutPetugas Rutan Garut Gagalkan Upaya Penyelundupan Obat Keras
“BUMD bukan lagi menjadi aset yang memberikan kontribusi besar bagi PAD, tetapi justru menjadi wahana korupsi. Ada banyak kebijakan yang sarat kepentingan pribadi,” ujar Adrian.
Dalam aksi tersebut, PMII dan GMNI menyoroti sejumlah persoalan di PDAM Tirta Intan Garut, termasuk perpanjangan masa jabatan direksi yang dinilai bermasalah. Adrian menuding keputusan tersebut bersifat politis dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahkan, ia mengklaim bahwa perpanjangan itu diduga sebagai bonus politik dari mantan Bupati Garut.
Selain itu, massa aksi juga mengecam keputusan PDAM yang meminjamkan uang perusahaan kepada sebuah klub sepak bola. Adrian mempertanyakan sumber dana yang dipinjamkan dan mendesak DPRD untuk segera mengaudit kasus ini.
“Kami ingin tahu, uang yang dipinjamkan itu dari mana? Apakah itu uang konsumen? DPRD harus menggunakan hak pengawasannya untuk mengusut masalah ini,” tegasnya.
Selain PDAM, massa juga menyoroti kasus korupsi yang melibatkan Badan Investasi Jabar (BIJ) Garut. Adrian menyebut adanya informasi bahwa anggota DPRD turut menerima aliran dana dari mega proyek yang sedang bermasalah secara hukum tersebut.
“Kami mendesak DPRD untuk melakukan evaluasi dan tidak hanya bergantung pada aparat hukum. Jika terbukti ada anggota DPRD yang terlibat, ini adalah pengkhianatan besar terhadap rakyat,” ujar Adrian.
Dalam aksinya, massa mendesak DPRD Garut untuk segera membentuk Pansus guna mengevaluasi seluruh kebijakan di BUMD. Mereka juga mengecam pejabat publik, baik eksekutif maupun legislatif, yang memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi.